”Sehingga kita memiliki peta UMKM dengan potensinya. Ini akan memudahkan pemangku kepentingan untuk mengembangkan UMKM,” ujarnya. Hingga saat ini data terkait UMKM yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah belum lengkap dan tumpang tindih.
Diding S. Anwar, ketua Asippindo yang juga menjabat direktur utama Perum Jamkrindo mengatakan, lembaga pemeringkat UMKM ini akan berdiri secara independen. Sehingga bisa bekerja secara profesional dan mandiri. Dengan demikian, rating yang diberikan oleh lembaga ini bisa diakui sebagai keputusan yang fair, baik oleh pelaku UMKM maupun pemberi modal.
”Independensi itu diperulukan supaya lembaga pemeringkat ini bisa memberikan infomasi yang tepat dan akurat. Nantinya database bisa diperbaharui setiap sebulan sekali atau beberapa bulan sekali,” ucap Diding. (jpnn/fik)