oleh

Simpang Siur Sanksi Perpustakaan

[tie_list type=”minus”]Dewan Paksakan Kehendak[/tie_list]

BATUNUNGGAL – Memasukan tahap finalisasi anggota Pansus VI Zaenal Mutaqin ngotot memaksakan pasal sanksi administrasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Perpustakaan.

Ketua Panitia Khusus VI DPRD Kota Bandung Dudi Himawan, kemarin menyatakan, melihat tupoksi kewilayahan, penerapan sanksi administrasi tersebut memang tak logis. Pasalnya, substansi digulirkannya regulasi guna mendorong minat baca di kalangan masyarakat.

Dengan adanya sanksi itu, terkesan memberi tekanan pada kecamatan dan kelurahan. ’’SKPD wajib mewujudkan perpustakaan di wilayahnya, tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran,” tukas politisi Partai Nasional Demokrat tersebut.

Baca Juga:  Serdik Sespimmen Lemdiklat Polri Angkatan ke-61 Gelar Bakti Sosial dan Buka Bersama Anak Panti Asuhan

Hal senada dilontarkan anggota pansus lain, Edi Haryadi. Menurutnya, sanksi administrasi pada penyedia perpustakaan baru bisa diterapkan ketika alokasi tidak diserap, itu pun bila dananya mencukupi. Bilamana tidak, menjadi sumir. Tidak mungkin memaksakan kegiatan dengan biaya yang minim.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Adin Muhtarudin mengaku dilematis dengan muncul gagasan sanksi administrasi pengelolaan perpustakaan. ’’Sebagai Pembina dan penyelenggara konten perpustakaan. Pusarda tak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi,” aku Adin.

Baca Juga:  Pos Penyekatan Larangan Mudik Dijaga 24 Jam

Dia menjelaskan, ranah itu menjadi kajian Bagian Hukum Pemkot Bandung. Pihaknya, menyerahkan sepenuhnya pada keputusan politik legislator. ’’Kita lihat saja perkembangannya,” tukas Adin.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga