Pendatang Dilarang Minim Skill

[tie_list type=”minus”]Pesan dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil[/tie_list]

BATUNUNGGAL – Grafik urbanisasi terhadap Kota Bandung yang meningkat setiap tahun, membuat khawatir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. Oleh karena itu, disdukcapil mewanti-wanti para pendatang, agar mereka tidak hanya bermodal nekat untuk meniti karir di Kota Bandung.

Langkah nyata yang dilakukan yaitu adanya rencana Operasi Yustisi yang akan dilakukan pada 25 sampai 26 Juli 2015 di Stasiun Kiaracondong dan Terminal Cicaheum. Hal tersebut dijelaskan Kepala Disdukcapil Kota Bandung Popong W Nuraini.

Mengenai jumlah kenaikan dan penurunan kaum urban, Popong memang belum bisa memprediksi angka pastinya. Tapi data tahun lalu masih menjadi patokan disdukcapil dalam memantau fluktuasi jumlah pendatang.

’’Nanti tanggal 25 dan 26 baru diketahui lewat yustisi. Kalau tahun lalu itu kenaikannya 10 persen dari total jumlah penduduk, 10 persen itu kita belum tau apakah mereka menetap jadi warga sini apa gimana,’’ jelasnya kepada Bandung Ekspres di kantornya, Jalan Seram, kemarin (22/7).

Popong menjelaskan, untuk mendata pendatang, harus ada kerja sama dengan RT dan RW. Namun jika digambarkan, satu orang yang pulang kampung bawa satu orang lagi. Baik itu keluarganya, saudara, kerabat, ataupun tetangga. Biasanya, para pendatang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan. Namun, yang membuat khawatir adalah jika pendatang malah menjadi pengemis, gelandangan, atau pengamen.

Sementara itu, sikap wanti-wanti juga dilakukan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Dia mengaku, tidak melarang warga pendatang untuk mengadu nasib di Bandung. Namun, warga pendagang diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemkot Bandung.

’’Saya tidak akan melarang dan mengusir yang datang ke Bandung. Tapi, jangan ke Bandung kalau tidak mempunyai skill, keterampilan dan keahlian,’’ kata Ridwan kepada wartawan, kemarin.

Diakui Ridwan, Pemkot akan tetap memprioritaskan warga yang memiliki KTP Kota Bandung guna memberi ruang pelayanan atau pun berbagai jenis usaha. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan pajak yang dibayarkan warga yang ber-KTP Bandung.

’’Kami kalau ada pilihan, kami pasti cek KTP-nya dulu dan mendahulukan warga KTP Bandung. Karena mereka membayar pajak untuk Bandung,’’ ujar dia. (fie/tam)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan