BEKASI – Dinas Pendidikan Kota Bekasi tengah mempersiapkan rencana pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini pun bukan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya.
LULUS: Siswi SMA merayakan kelulusan mereka belum lama ini. Di Bekasi, Dinas Pendidikan tengah melakukan persiapan rencana pengambilalihan kelola sekolah oleh Pemprov.
”Proses ini sudah melalui beberapa tahapan. Teknis tahapan sudah dimulai dengan pendataan termasuk mendata aset sekolah,” ujar Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Latief Nurbaya kemarin (5/7).
Dia menjelaskan, tahapan sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendata pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), jumlah murid SMA dan SMK, aset sekolah serta pembiayaan dari setiap Kabupaten/Kota. ”Bulan Mei kemarin, telah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Tim Provinsi Jawa Barat,” imbuhnya.
Terkait kebijakan baru ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyatakan tidak keberatan atas aturan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini bukan kebijakan pemkot Bekasi. Bahkan, kata dia, Provinsi Jabar merupakan provinsi yang paling progresif dalam implementasi UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. ”Jika itu amanat UU dan peraturan lainnya, tidak ada alasan untuk menolak,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Waras Wasisto mengungkap, bahwa sekitar 149 kecamatan yang belum memiliki SMA dan SMK negeri. ”Saya rasa akan berjalan efektif apabila ada pengambilalihan sekolah ke Jawa Barat. Karena anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebih besar dibanding dengan kemampuan anggaran APBD kota/kabupaten,” sahutnya.
Pengelolaan yang diambil alih tersebut antara lain, pembangunan infrastruktur sekolah dan anggaran operasional di tingkat SMA dan SMK. ’’Nantinya, Dinas Pendidikan kabupaten/kota hanya konsentrasi dalam pengembangan pendidikan tingkat SD dan SMP saja,’’ tukas Waras.
Dengan begitu, anggaran APBD kota/kabupaten untuk Dinas Pendidikan akan lebih leluasa dan fokus dalam membangun program hanya di jenjang SD dan SMP saja. Dia menilai selama ini, pengelolaan SMA dan SMK di Jawa Barat dinilai tumpang-tindih. ”Kalau untuk wilayah kota dan kabupaten yang pendapatannya (Pendapatan Asli Daerah/PAD) tinggi, tidak ada masalah. Tapi bagaimana yang pendapatannya yang rendah. Untuk mengelola SD dan SMP saja mereka kesulitan, apalagi hingga jenjang SMA,’’ tuturnya.
