[tie_list type=”minus”]Macet Enam Bulan[/tie_list]
NGAMPRAH – Pencairan dana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung Barat tidak cair selama 6 bulan. Para pendamping yang seharusnya mendapatkan dana insentif sebesar Rp200 ribu per orang setiap bulannya yang bersumber dari APBD Pemkab Bandung Barat tahun 2015, mengaku geram dengan macetnya dana tersebut.
Salah seorang pendamping PKH di wilayah Cililin Dani (nama samara) mengaku, dari bulan Januari hingga Juni 2015, dana insentif tersebut tidak kunjung cair. Padahal, dirinya sudah berharap dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan menjelang lebaran. ”Sudah enam bulan belum cair. Kemana saja itu anggarannya? Kita sebagai pendamping sangat membutuhkan uang tersebut,” sesalnya kepada wartawan di Cililin kemarin (29/6).
Menurut dia, pendamping PKH di setiap kecamatan bervariasi. Jumlahnya untuk satu kecamatan ada yang lima orang hingga tujuh orang pendamping. Dirinya berharap, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertans) yang membidangi pencairan dana pendamping PKH ini dapat secepatnya mencairkan dana tersebut.
Hal senada diungkapkan pendamping PKH lainnya di wilayah Sindangkerta Diman (bukan nama sebenarnya). Menurut dia, macetnya pencairan dana insentif yang menjadi hak dari para pendamping seharusnya sudah dicairkan. ”Pencairan dana insentif ini dicairkan tiga bulan sekali. Namun, hingga saat ini kita belum menerima dana tersebut,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, di Kabupaten Bandung Barat jumlah pendamping ada 79 orang. Jika, dihitung 79 pendamping dikalikan Rp 200 ribu perorang dalam kurun waktu enam bulan ada kurang lebih Rp 100 juta dana tersebut belum dicairkan. ”Kita menduga uang tersebut digelapkan. Masa selama enam bulan tidak cair-cair,” terangnya.
Diakuinya, hingga saat ini tidak ada informasi juga dari Dinsosnakertans tentang macetnya pencairan bagi para pendamping PKH di Bandung Barat. ”Dana insentif ini sangat dibutuhkan buat para pendamping termasuk saya. Padahal, saya juga selama enam bulan ini sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan menjalankan tugas pokok. Tapi, hak kami tak kunjung cair,“ sesalnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima saat mendatangi Kantor Dinsosnakertans, jumlah pendamping PKH di Kabupaten Bandung Barat mencapai 77 orang dan dua orang operator. Masing-masing kecamatan jumlah pendamping PKH berbeda-beda. Pencairan dana insentif bagi pendamping dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali. Pendamping PKH terbanyak di Kabupaten Bandung Barat terdapat di Kecamatan Sindangkerta yang berjumlah tiga orang, Cihampelas enam orang dan Lembang enam orang. Tahun 2015, jumlah penerima keluarga sangat miskin (KSM) yang masuk dalam program PKH mencapai 23.010 orang. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 24 ribuan orang. (drx/fik)