BANDUNG – Partai Golkar secara resmi hanya mengakui satu Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di bawah kepemimpinan Mukhamad Misbakhun. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPP Golkar Idrus Marham, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I SOKSI Tahun 2026 di Ballroom Hotel Indigo Bandung, Jumat (15/5/2026).
Ketua Umum Depinas SOKSI sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan komitmen organisasinya untuk terus melahirkan kader-kader berkualitas bagi Partai Golkar dan pemerintahan.
“SOKSI merasa memiliki tanggung jawab besar sebagai salah satu ormas pendiri Partai Golkar untuk memberikan kontribusi nyata kepada partai,” ujar Misbakhun di sela-sela Rakernas.
Baca Juga:SMAN 1 Nagreg Targetkan 40 Persen Lulusan Melanjutkan Kuliah110 Siswa SMP Salman Al Farisi Bandung ‘Turun ke Desa’ Jalani Program Pengabdian 7 Hari
Kata dia, strategi utama yang diusung adalah penguatan Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) sebagai instrumen pendidikan ideologi karya-kekaryaan. Program ini, Misbakhun menegaskan, akan diimplementasikan secara masif oleh seluruh kader di Indonesia guna menyongsong periode organisasi 2025–2030.
Ia menekankan, kontribusi konkret SOKSI adalah menyediakan kader terbaik untuk menduduki posisi kepemimpinan, baik di internal partai, pemerintahan, maupun lembaga legislatif di berbagai tingkatan.
Di samping konsolidasi internal, Misbakhun memberikan catatan kritis terhadap kondisi ekonomi nasional, khususnya kebijakan subsidi energi di tengah fluktuasi harga minyak global. Ia memastikan pemerintah tetap menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi.
“Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah memberikan kepastian, sepanjang harga minyak mentah rata-rata dunia berada di kisaran US$100 per barel, harga minyak bersubsidi tidak akan dinaikkan,” tegasnya.
Menurut Misbakhun, kondisi anggaran negara saat ini masih aman untuk menanggung beban subsidi tersebut. Dia juga menyoroti stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi perhatian serius Komisi XI DPR RI.
Misbakhun mendorong Bank Indonesia (BI) untuk melakukan langkah stabilisasi yang lebih konkret. “Gubernur Bank Indonesia telah menyampaikan bahwa rupiah sedang undervalued. Kami mendorong agar rupiah dikembalikan ke nilai fundamental yang sebenarnya,” katanya.
Langkah ini dinilai mendesak untuk meredam tekanan inflasi, terutama pada barang-barang impor yang terdampak selisih kurs.