oleh

Prof Yuddy: Indonesia Perlu Melakukan Political Engineering

JAKARTA – Indonesia harus rasional dalam mengambil pilihan industri yang akan dikembangkan. Sekalipun sebenarnya, telah memiliki semua jenis industri. Mulai dari industri ekstraktif hingga industri yang berbasiskan teknologi tinggi (high technology).

Prof Dr Yudi Chrisnandi
SUHENDRIK/BANDUNG EKSPRESORASI ILMIAH: Prof Dr Yuddy Chrisnandi berbicara tentang perlunya pembangunan berorientasi jangka panjang di Unas, Sabtu lalu. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan political engineering pembangunan ekonomi industri yang berorientasi jangka panjang. Dengan inisiatif pemimpin tertinggi pemerintahan  untuk mengajak para pemimpin politik dan pemimpin pemerintahan lainnya, membuat kesepakatan tentang rencana pembangunan ekonomi industri Indonesia masa depan.

Hal itu ditegaskan Prof Dr H Yuddy Chrisnandi M E dalam pidato pengukuhan Guru Besar Universitas Nasional di Jakarta, Sabtu (23/5). ”Political engineering diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan terhormat di tengah pergaulan antar bangsa di dunia. Dan memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia,” ujar dia.

Acara pengukuhan guru besar dimaksud dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Seperti, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Komunikasi Informasi dan Teknologi, Menteri Pertania, Menteri Ketenagakerjaan,  Menteri Sosial, Menteri PDT, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kepala BIN, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, para Rektor Perguruan Tinggi, Gunernur, Bupati dan Wali Kota. Hadir pula Mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Serta, sejumlah pejabat tinggi dari Partai Politik seperti Abu Rizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan sebagainya.

Yuddy menyampaikan pidato berjudul ’Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat’. Yuddy mengungkapkan, industri yang dikembangkan bukan untuk mengejar ketertinggalan atau bertarung  dengan negara industri terkemuka dunia (Top 10 Technology Oriented Countries) seperti Jepang, Amerika, Jerman, Kanada. Namun, Indonesia harus berani mengambil keputusan, untuk mengembangkan industri yang memiliki keunggulan komparatif. Industri ini harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli rakyat, perluasan lapangan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang luas untuk menghasilkan devisa nasional yang sebesar-besarnya sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut pria kelahiran Bandung tanggal 29 Mei 1968, yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini, pembangunan ekonomi industri seharusnya berbasis pada keunggulan komparatif lokal atau kewilayahan. Menekankan pentingnya kelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai  material produksi. ’’Pembangunan dan pengembangan industri ekstraktif tanpa meninggalkan industri berteknologi tinggi, serta sektor manufaktur lainnya. Dengan melibatkan keunggulan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional berlipat ganda,” jelas dia.

Pemikiran Yuddy itu tak lepas dari  kenyataan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan, dalam menyukseskan pembangunan nasional. Tantangan itu terutama kesenjangan sosial yang makin melebar, kompetisi global, kerawanan pangan dan energi, dekadensi moral dan karakter, serta jeratan utang dan krisis moneter. Untuk menjawab tantangan itu, diperlukan solusi strategis melakukan restorasi berbagai hal penting. Dalam mengimplementasikan pembangunan ekonomi industri yang mensejahterakan.

Solusi strategis itu, lanjutnya, setidaknya terdiri atas lima hal. Pertama, mengubah paradigma pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dari pro pasar (produsen) menjadi pro rakyat (konsumen). Kedua, memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan. Ketiga, mengembangkan pertanian, perikanan dan pengolahan energi terpadu. Keempat, keteladanan pemimpin yang berintegritas. Dari Presiden hingga pejabat birokrasi terendah. Kelima, efisiensi penggunaan anggaran serta membangun gerakkan penghematan nasional.

Adapun untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, diperlukan paling tidak delapan langkah. Pertama, perlu model kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up) yang menasional. Dengan begitu, bisa menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal.

Kedua, kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dari struktur pemerintah di tingkat bawah sampai pusat. Baik dari aspek identifikasi, perencanaan program sampai pada perancangan program secara terpadu, tetapi dinamis.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, industri rumah tangga atau industri kecil-menengah padat karya (labor intensive). Menitikberatkan potensi lokal, pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, pendampingan pemerintah. Serta, mendesak penyertaan dana corporate social responsibility (CSR), baik dari BUMN maupun swasta.

Keempat, pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional bukan menjadi ukuran akhir menilai keberhasilan pembangunan. Tapi, lebih pada mengukur kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pro poor, pro job dan pro growth. Kelima, perlunya pendirian bank yang mengelola keuangan khusus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Seperti petani, nelayan, buruh, serta kegiatan usaha kecil rakyat, yang merupakan 40–50 persen kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup dengan mengejar tingkat pertumbuhan gross domestic production (GDP). ’’Sudah saatnya ditetapkan kebijakan pembangunan yang secara eksplisit merumuskan berapa bagian dari target pertumbuhan GDP yang akan disumbangkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah,” ujar Yuddy.

Langkah keenam, adanya daya dukung yang cukup, ketersediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Agar, pembangunan eknomi industri dapat berkelanjutan bagi kepentingan generasi mendatang, dan tidak merusak lingkungan di mana masyarakat berada. Ketujuh, pemerintah perlu segera memiliki blue print pembangunan industri berjangka panjang. Sebagai payung, target dan ke mana arah pembangunan ekonomi industry, yang memberi jaminan kesejahteraan rakyat.
Kedelapan, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor pentingnya pemerintah yang bersih dan kuat (clean and strong government), penegakkan hukum (law enforcement) dan kestabilan politik dalam negeri.

Saat ini, lanjut Yuddy, pemerintahan Presiden  Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen membangun Indonesia lebih baik, berwibawa, mandiri, demokratis, meningkatkan pembangunan ekonomi yang bersandarkan pada pro poor, pro job dan pro growth. Demi terciptanya Indonesia yang kuat dan makmur, yang dirumuskan sebagai Nawacita.

Nawacita ini mendorong lahirnya kebijakan ekonomi kesejahteraan sosial (Ekoteros). Melalui penguatan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada wilayah perkotaan. Tapi, juga wilayah pedesaan dan daerah-daerah pelosok. Selain itu, juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta melakukan revolusi mental agar Indonesia mampu bersaing dengan dunia internasional dalam segala hal.

Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera mengatakan, Yuddy yang tanggal 29 Mei 2015 genap berusia 47 tahun, merupakan guru besar termuda di Universitas Nasional dan tercatat sebagai guru besar ke-18 di universitas ini.  ’’Profesor Yuddy melengkapi deretan civitas academica Universitas Nasional yang menjabat sebagai Menteri,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan atas pengukuhan Yuddy Chrisnandi sebagai Guru Besar. ’’Kalau jaman dahulu yang dimaksud guru besar dan profesor selalu digambarkan daripada fisiknya. Dari kaca mata, botak dikit, kadang-kadang linglung. Namun, pada dewasa ini tentu bukan itu lagi gambarannya. Guru besar adalah seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan serta kewibawaan yang cukup dengan keilmuan dan cendikiawan yang cukup tinggi dan selalu memelihara keilmuan dengan sebaik-baiknya,’’ kata lelaki yang akrab disapa JK itu.

JK mengatakan, Yuddy Chrisnandi sebagai anggota kabinet yang mengurus peningkatan peran aparatur sipil negara dan birokrasi, memiliki konsekuensi dalam membuat kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang diambil jangan sampai salah karena mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai Menteri dan Guru Besar.

JK menilai Yuddy merupakan sosok yang konsisten, karena selain aktif dalam berpolitik, dia juga aktif sebagai pengajar. ’’Dia berpolitik tapi tetap mengajar, dia konsisten dengan keilmuannya,’’ kata JK. (hen)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga