oleh

Sorot Profil Kontestan

[tie_list type=”minus”]KPK-PPATK Awasi Pilkada Serentak[/tie_list]

JAKARTA – Pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung tahun ini mendapatkan atensi khusus dari KPK dan PPATK. Kedua lembaga itu langsung memonitor para kontestan pilkada untuk mencegah terjadinya money politics.

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, ada tiga hal yang bakal dilakukan lembaganya dalam mengawal proses pilkada serentak. Pertama, mereka akan menelusuri rekam jejak para kontestan. ’’Untuk hal ini kami kerja sama dengan Bawaslu dan KPU, melakukan tukar menukar informasi mengenai profil para kontestan,’’ jelas Agus.

Tugas PPATK yang kedua ialah mencegah terjadinya transaksi-transaksi mencurigakan, seperti yang selama ini sudah diriset. Agus mengatakan, PPATK telah melakukan riset tipologi tindak pidana pencucian uang yang terjadi selama pelaksanaan pilkada 2005-2012.

Dalam riset itu, PPATK telah mengendus beberapa modus money politics dalam pelaksaan pilkada. Pertama mereka sering menemukan indikasi praktek money politics terjadi sejak dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada. ’’Makin intensif lagi pada tahun saat pelaksanaan pilkada tersebut,’’ terang pria yang mengawali karir sebagai pegawai Bank Indonesia itu.

Berikutnya, PPATK mengendus adanya kongkalikong antara pengusaha hitam dan bakal calon. Modusnya para pengusaha itu biasanya diberikan ijin pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Dari situ ada kickback yang diperoleh para calon, terutama mereka yang duduk di kursi birokrasi.

Selain itu, untuk calon berstatus incumbent, PPATK menemukan adanya potensi penyalagunaan dana APBD dengan modus hibah, bantuan sosial dan dana pendidikan. ’’Dana-dana tersebut tidak disalurkan tepat sasaran, namun cenderung mengarah ke money politics,’’ jelas Agus.

Selama kurun 2005 hingga 2012, para kontestan yang terendus PPATK kebanyakan karirnya sudah berakhir di jeruji besi. ’’Sebab temuan-temuan itu kan kami sampaikan ke penegak hukum, salah satunya KPK,’’ lanjutnya.

Untuk pilkada serentak kali ini, PPATK lebih membuka saluran pelaporan. Mereka telah membuat sistem pelaporan untuk menjaring transaksi keuangan mencurigakan. Sistem itu diberinama SIPESAT atau sistem informasi terpadu pengguna jasa keuangan. Agus mengklaim hadirnya sistem itu akan mempercepat proses penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK pun mengaku melakukan upaya yang sama untuk mewujudkan pilkada yang bersih. Mereka meluncurkan program bernama Pilkada Berintegritas.

Pimpinan KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya akan memantau para kontestan yang berstatus penyelenggara, sesuai domain KPK. ’’Salah satu yang kami lakukan nantinya meminta para calon untuk melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)-nya,’’ ujarnya. Selain itu, KPK juga akan mengawal penandatangan pakta integritas, baik pada penyelenggara pilkada maupun para kontestannya.

Mereka diminta untuk mendeklarasikan untuk tidak melakukan praktek curang termasuk money politics. Dengan adanya program pencegahan itu, Johan menegaskan agar penyelenggara maupun konstestan tidak main-main dalam pelaksanaan pilkada. (gun/hen)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga