oleh

KPAD Siap Advokasi Hukum Anak

Biopori
Dokumentasi/Fajri Achmad NF. / Bandung Ekspres

RAMAH LINGKUNGAN: Sejumlah siswa SD memasukan Sampah organik ke dalam Biopori di Jalan Babakan Tarogong, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung beberapa waktu lalu.

SOREANG – Maraknya kekerasan terhadap anak belakangan ini dipandang polemik cukup rumit dan hingga disebut sebagai fenomena gunung es. Dengan alasan tersebut, maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di Kabupaten Bandung.

Pembentukan itu, sebagai salah satu respon yang sejalan dengan amanat yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang salah satu isi pasalnya menyebutkan urusan perempuan dan anak menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Putut Elvina, perwakilan KPAI Pusat mengatakan, KPAD di Kabupaten Bandung bisa menjadi kepanjangan tangan KPAI Pusat dalam menyelamatkan generasi masa depan anak-anak Indonesia khususnya Kabupaten Bandung.

Dia mengatakan, data penelitian dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia menunjukkan, di Indonesia selama kurun waktu sembilan tahun terakhir, satu dari tiga anak di penjara adalah anak yang ditahan menunggu persidangan atau putusan. Dan 98 anak yang dipenjara, adalah anak yang ditahan pernah bersekolah atau sedang bersekolah sebelum ditahan. Sedangkan, 68 persen anak putus sekolah sebelum ditahan, serta 99 persen anak yang ditahan adalah laki-laki mayoritas berusia antara 16-17 tahun.

’’Dari fakta tersebut jelas sangat membuat prihatin kita semua. Kehadiran KPAD Kabupaten Bandung bisa membantu kami untuk menyelamatkan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak,” ucap Elvina saat menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Komisioner KPAD Kabupaten Bandung Masa Bhakti Tahun 2015-2020 di Gedung Toha Soreang, kemarin (5/5).

Dia menjelaskan, terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus yang terbesar, kata dia adalah kasus kuasa asuh. Sementara kasus lainnya adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang bisa menempatkan si anak bisa menjadi pelaku maupun korban.

’’Kita sangat berharap para komisioner KPAD Kabupaten Bandung bisa mengemban amanah dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebab, beban yang dipikul di masa mendatang akan sangat berat,’’ jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira menilai, banyak orangtua yang menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Para orangtua beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Tapi, mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam upaya memberi perlindungan dan peningkatan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anaknya.

Sofian berharap, keberadaan KPAD di Kabupaten Bandung mendapat dukungan semua pihak dan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk di jajaran pemerintah daerah.

’’Upaya menyelamatkan masa depan generasi bangsa ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan KPAD saja. Namun juga butuh dukungan dan tanggungjawab para orangtua,’’ harapnya.

Kepengurusan KPAD Kabupaten Bandung Masa Bhakti Tahun 2015-2020 menempatkan Drs Hade Husni menjadi ketua dalam lembaga independen tersebut. ’’Bagi Kami, pembentukan KPAD di Kabupaten Bandung bisa menjadi ladang pahala dalam menciptakan kemaslahan umat. Semoga keberadaan Kami ini bisa membantu mencegah dan menghilangkan semua bentuk persoalan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung,’’ pungkasnya. (mg15/rie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga