SPN Siapkan 500 Anggota

[tie_list type=”minus”]Untuk Aksi Peringatan Hari Buruh Dunia di Jakarta [/tie_list]

CIMAHI – Sarikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi telah mempersiapkan berbagai atribut untuk menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day yang biasa diperingati setiap 1 Mei. Rencananya, SPN Cimahi akan memberangkatkan sekitar 500 orang untuk mengikuti aksi nasional ke Jakarta. Persiapan keberangkatan massa buruh dilakukan di kantor SPN di Jalan Raya Nanjung Kota Cimahi, kemarin (28/4).

Sejumlah atributpun telah disiapkan untuk menghiasi aksi May Day, mulai dari spanduk, ikat kepala, bendera tiang, sampai bendera raksasa ukuran 5×7 meter. Ketua DPC SPN Kota Cimahi Dadan Sudiana menjelaskan, persiapan May Day dilakukan dengan menyiapkan massa dan atribut untuk berpartisipasi sebagai bentuk penghargaan bagi buruh sedunia. ”Instruksi dari pusat agar buruh bergabung di Jakarta untuk aksi Hari Buruh secara nasional. Keberangkatan buruh akan dilakukan secara bergelombang mulai dari Kamis (30/4) siang hingga Jumat (1/5) dini hari.

”Kami membawa sekitar 500 orang. Awalnya lumayan kesulitan, dari kendaraan bus untuk mengangkut massa, tapi sekarang sudah bisa,” ujarnya, kemarin.

Dalam aksinya nanti, tuntutan buruh yaitu menolak keras rencana kenaikan upah 2-5 tahun sekali. Rencana ini sudah dikabarkan sejak zaman Menko Perekonomian Hatta Rajasa. ”UMK setiap tahun naiknya hanya cukup untuk makan. Kalau dibatasi 2-5 tahun sekali, Kami sebagai buruh semakin kesulitan,” katanya.

Sementara itu tuntutan lainnya adalah penghapusan sistem alih daya dan kontrak. Serta, menolak pemberlakuan iuran pensiun delapan persen dan menuntut kepastian jaminan pensiun mendapat benefit 75 persen dari gaji terakhir.

”Aturan sekarang pensiun nantinya hanya didapat 25 persen dari upah terakhir dengan iuran minimal 15 tahun. Jadi, kalau belum kerja 15 tahun uang pensiun tak bisa cair,” ucapnya.

Berbagai tuntutan lainpun disuarakan. Di antaranya, meminta UU Pembantu Rumah Tangga segera disahkan, guru dan tenaga honorer segera diangkat menjadi PNS, menolak liberalisasi harga BBM, serta transparansi penyaluran energi kepada masyarakat.

Dadan mengaku, keberangkatan buruh ke Jakarta nanti murni menggunakan biaya para buruh sendiri. ”Kami berangkat membiayai sendiri, tidak ada yang biayai. Kami iklas berjuang untuk kepentingan buruh. Aksi ini diharapkan bisa dipenuhi pemerintah pusat dan nantinya diikuti pemerintah daerah,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan