Pengamat: APBD Jakarta Sebaiknya Diaudit
JAKARTA – Kemarahan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama terkait anggaran ’siluman’ APBD 2015 menyasar Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menuding Anas mengenal persis pengajuan anggaran SKPD Pemkot Administrasi Jakarta Barat yang berbau mark-up.
Anas sendiri menanggapi dingin amarah Ahok tersebut. Meskipun dalam tudingan itu, Anas terancam di-stafkan. Dia justru menilai tudingan itu bukan ditujukan langsung kepada dirinya, tapi untuk DPRD. Meski demikian, mantan Wali Kota Jakarta Selatan ini mengaku siap diperiksa lembaga hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polri. ”Kalau memang mau diperiksa, saya siap saja, tidak ada masalah,” ucapnya kemarin.
Anas juga mengaku kecolongan, adanya temuan tambahan anggaran Pemkot Administrasi Jakarta Barat senilai Rp 270,83 miliar pada RAPBD 2015 yang menyulut amarah Ahok saat rapat antara Pemprov DKI dengan DPRD yang dimediasi Kemendagri.
Menanggapi tudingan itu, Anas mengaku telah melayangkan surat ke Ahok kalau dirinya tidak pernah mengajukan anggaran sebesar itu. Termasuk pengadaan UPS untuk 56 Kelurahan yang ada di Jakarta Barat senilai total Rp 236,3 miliar dan pengadaan UPS untuk 8 kecamatan di Jakarta Barat senilai total Rp 33,7 miliar itu tidak pernah diketahui Anas. ”Karena terjadi di Jakarta Barat, makanya kami yang dicecer,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi menuding Gubernur DKI Basuki T Purnama, alias Ahok lah yang mengirimkan draf APBD 2015 siluman ke Kementerian Dalam Negeri. Sebab, anggaran yang disampaikan Ahok bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.
Ini disampaikan Sanusi dalam diskusi bertajuk ‘Deadlock Ahok’ di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (6/3). Menurutnya, semua anggaran sudah dibahas dan disetujui dalam paripurna DPRD. Tapi yang dikirim Ahok ke Kemendagri bukan hasil pembahasan itu. Inilah yang menurutnya anggaran siluman.
’’Yang namanya dana siluman itu apa? Anggaran siluman adalah anggaran yang timbul setelah terjadi pembahasan antara DPRD dengan pemerintah. Jadi anggaran Rp 73 triliun yang dikirim Ahok itulah yang silumannya,’’ kata Sanusi.