JAKARTA – Pernyatan pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK Taufiequrahman Ruki yang masih abu-abu terkait tindak lanjut penanganan perkara Komjen Budi Gunawan mengundang banyak kritik. Bahkan, sejumlah pihak meminta plt pimpinan menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi.
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, sikap Taufiequrahman Ruki yang condong menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan ke Polri atau Kejaksaan patut dipertanyakan. Menurut Emerson, jika hal tersebut terjadi publik pantas menyangka Ruki masuk KPK untuk menyelamatkan kasus yang melibatkan almamaternya.
’’Kami tetap berharap kasus BG bisa terus ditindaklanjuti KPK. Tak ada alasan untuk menyerahkan kasus ini ke penegak hukum lain,’’ ujarnya. Posisi Ruki sebagai purnawirawan jenderal bintang dua dan komisaris Bank Jabar Banten bisa rentan menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi, selama menjabat pimpinan KPK jilid satu, Ruki juga tak pernah menyidik kasus yang melibatkan almamaternya, Polri.
Publik memang menduga penempatan Ruki dan Indriyanto Seno Adji merupakan deal politik dengan mereka yang mendukung Budi Gunawan. Dugaan itu muncul karena track record kedua plt itu cukup meragukan. Dalam kasus Budi Gunawan bahkan keduanya kerap mengkritik KPK dan seolah memberi dukungan pada Budi Gunawan.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta para plt pimpinan KPK melakukan tanda tangan pakta integritas. Hal itu dilakukan untuk menjawab keraguan publik akan sepak terjang mereka selama nanti berkiprah di KPK.
Peneliti Institute of Economic, Social dan Cultural Right yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi, Sri Palupi mengatakan, tanda tangan pakta integritas itu sebagai bukti para plt pimpinan KPK bebas dari konflik kepentingan. ’’Hal itu perlu karena mereka ini kan ditunjuk, tidak melalui proses seleksi, dimana didalamnya ada tahapan tracking latar belakang calon,’’ ujar Sri Palupi.
Selain itu, konflik kepentingan bisa saja terjadi mengingat latar belakang para plt tersebut. Di luar Johan Budi sebagai orang dalam internal, latar belakang Ruki dan Indriyanto memang patut disangsikan. Terkait hal ini, kepada Jawa Pos (Group Bandung Ekspres), Indriyanto tak menjawab kesediannya menandatangani pakta integritas. Dia hanya menyebut secara otomatis dirinya akan meninggalkan seluruh jabatan yang ada agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. ’’Agar tidak terjadi konflik kepentingan, saya pasti tinggalkan semua jabatan,’’ ujarnya melalui pesan pendek.
