Ibu Kota Pindah, Jabar Kena Dampak

BANDUNG – Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak signifikan bagi provinsi Jawa Barat. Sebab, Jabar selama ini dikenal sebagai provinsi penyangga ibu kota.

Pengamat Kebijakan Kota, Frans Ari Prasetyo mengatakan, rencana pindahnya ibu kota negara ke Penajam Paser atau Kutai Kertanegara akan sangat mempengaruhi berbagai tatanan di Jabar.

Dia menilai, Jabar merupakan provinsi penopang kebutuhan Jakarta selama menjadi pusat negara. Sehingga, pemindahan ini bukan tugas mudah. Sebab dibutuhkan benchmark yang tepat.

’’Sudah tentu rencana presiden tersebut menimbulkan pro kontra, terutama karena pemindahan ibu kota akan berdampak bagi masyarakat luas. Salah satunya Jawa Barat,’’kata dia.

Dia menilai,  Jabar sebenarnya memiliki rencana jangka panjang dalam pembangunan diberbagai bidang. Salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuat kota-kota metropolitan baru.

’’ Ini kan tercatat pada Peraturan Darah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat,’’kata dia.

Untuk itu, salah satu dampak yang akan dirasakan Jabar adalah distribusi dan mobilitas barang dan jasa, termasuk SDM, serta berbagai kebijakan pemerintahan harus disesuaikan.

Frans mengatakan, Perda Nomor 12 Tahun 2014 itu sebenarnya punya rencana mulia. Sebab, dalam dunia ekonomi, trickle down effect merupakan istilah yang digunakan untuk menjuluki efek yang lahir bagi kegiatan ekonomi lingkup kecil dari kegiatan ekonomi dengan skala yang lebih besar.

keputusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota hanya akan menguntungkan regional ibu kota anyar. Sebaliknya, Jakarta yang melepas gelar ibu kota, juga Jawa Barat sebagai daerah penunjangnya, justru akan dirugikan.

Khusus untuk Jawa Barat, daerah Bodekapur dan Bandung Raya akan menjadi kawasan yang paling terdampak. Pasalnya, sejauh ini aktivitas masyarakat Bodekapur dan Bandung Raya punya hubungan erat dengan geliat ekonomi Jakarta.

Dengan begitu, berpotensi besar menimbulkan high cost baru bagi daerah-daerah lain, terutama untuk Jawa Barat yang kadung selama ini memiliki koneksi erat dan cukup tergantung secara politik dan ekonomi dengan ibu kota.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan