JAKARTA – Video lawas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok viral di media sosial yang berisi tanggapannya tentang wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.
Ahok menyatakan tidak setuju dengan wacana pemindahan ibu kota negara.
Penolakan itu disampaikan Ahok saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi pada 2013 silam.
“Buat apa pindah ibu kota, rakyat masih sisa, habiskan duit 800 Triliun,” kata Ahok dalam video berjudul ‘Warga Bertanya Jokowi Ahok Menjawab’ dikutip Pojoksatu.id, Kamis (27/1).
Menurut Komisaris PT Pertamina itu wacana pemindahan ibu kota tidak tetap karena masih banyak masyarakat yang susah.
Lebih baik, lanjut Ahok uang untuk pemindahan ibu kota negara itu dialihkan untuk membantu rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta.
“Kalau buat saya pribadi, rakyat kita masih susah, untuk apa habiskan Rp800 triliun hanya mengatasi gara-gara sini macet, lalu ibu kota pindah,” kata Ahok saat itu.
“Jadi kan ini bukan karena ada masalah lalu lari dari masalah, itu pendapat saya. Kalau sini macet ya diatasi dong macetnya,” sambungnya.
Ahok menyebutkan untuk mengatasi masalah macet di Jakarta cukup dengan membangun transportasi massal.
“Beli aja bus yang banyak, kemudian gratiskan,” tuturnya.
Untuk diketahui, penolakan Ahok itu disampaikan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewacanakan pemindahan ibu kota negara kala itu.
Namun, SBY membatalkan wacana pemindahan ibu kota tersebut dengan alasan berbagai pertimbangan.
SBY mengatakan pertimbangannya kala itu adalah anggaran pemindahan ibu kota yang sangat besar belum tersedia.
Sementara di sisi lain, banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak.
Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh diabaikan.
“Demokrat sangat mengerti jika Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran yang sama. Beban Jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimilikinya,” katanya.
SBY ingin menggarisbawahi berkaitan dengan sumber daya, termasuk anggaran.
Ia mengatakan, diperlukan untuk membangun ibu kota baru yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur.
“Kami pelajari, dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya,” ungkapanya.
