Wacana Gubernur Pindahkan Ibu Kota Jabar, Mendapat Respon Positif

SOREANG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana memindahkan ibu kota provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ketiga Daerah, Salah satunya ke Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung mendapat sambutan positif.

Bupati Bandung, Dadang M. Naser mengatakan, sangat mendukung penuh rencana Gubernur untuk memindahkan pusat pemerintahan Pemprov  ke Tegalluar. Menurutnya, Tegalluar merupakan salah satu daerah yang cukup strategis untuk dijadikan ibukota Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, Tegalluar merupakan daerah yang menjadi Transport Oriented Development (TOD) kereta cepat Bandung-Jakarta.

”Pada intinya saya dukung rencana gubernur,” kata Dadang saat ditemui usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Al Fathu, Soreang, Jumat, (28/8).

Dadang menjelaskan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut bukanlah rencana yang baru. Sebelumnya, Pemprov Jabar juga pernah merencanakan pemindahan pusat pemerintahannya ke wilayah Walini, Kabupaten Bandung Barat.

”Ini, kan, bukan rencana baru. Dulu sempat juga rencana dipindahkan ke Walini karena disana akan dibangun pool-nya KCIC. Jadi dasarnya Bandung-Jakarta lebih dekat,” katanya.

Dadang mengaku sangat memahami pemikiran Gubernur Jabar, terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan itu. Sebab, jika rencana pemindahan itu teralisasi, Gedung Sate bisa dijadikan obyek wisata heritage maupun museum sejarah. Gedung Sate memiliki nilai ekonomis tinggi. Jika dirawat dan sedikit dibenahi mampu mengundang masyarakat yang penasaran dengan Gedung Sate. Baik dari segi isi Gedung hingga material bangunannya.

”Saya paham betul pemikiran gubernur. Beliau berencana memindahkan agar Gedung Sate bisa digunakan sebagai wisata heritage. Seperti di Thailand. Bangunan kerajaannya dijadikan tempat wisata, sedangkan kerajaan menempati bangunan baru di wilayah lainnya,” tuturnya.

Dadang menambahkan, jika rencana pemindahan pusat pemerintahan itu terealisasi dipindah ke Tegalluar. Ia meminta gubernur secepatnya membebaskan lahan minimal 50 hektare. Pasalnya, TOD kereta cepat Bandung-Jakarta sendiri sudah memakan lahan 400 hektare. ”Supaya ada bargaining dengan pertumbuhan KCIC sekarang kalau bisa membebaskan lahan 50 hektare saja,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan Anggota DPRD Jawa Barat terpilih Dadang Supriatna yang merupakan tokoh masyarakat desa Tegalluar merasa yakin dan optimis, Desa Tegalluar untuk dijadikan ibu kota Provinsi Jawa Barat. ”Desa Tegalluar merupakan lokasi yang paling siap dan paling cocok untuk dijadikan Ibu Kota Jawa Barat yang baru, ketimbang Walini atau Segitiga Rebana,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan