JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Gubernur, Bey Triadi Machmudin menegaskan bahwa keputusannya dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2024 ..
Putusan MK
Yusril Nilai Status Tersangka Firli Bahuri Tak Sesuai Putusan MK dan KUHAP
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra menilai, bahwa alat bukti yang disajikan Polda Metro Jaya dalam ..
Soal Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres, PBHI Nilai Berpotensi Pidana Penyelundupan Frase
JAKARTA – Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani secara terang-terangan menilai janggal dalam ..
Dosen Tata Negara FH UI, Nilai Putusan MK Sembrono
JABAR EKSPRES – Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Titi ..
Pasca Putusan MK, Waketum Partai Gerindra Ungkap Belum Putuskan Cawapres untuk Dampingi Prabowo
JABAR EKSPRES – Partai Gerindra mengadakan rapat internal yang berakhir pada tengah malam pada hari Senin (16/10) menyusul putusan Mahkamah ..
Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres Sedang Berlangsung, Warganet Tunggu Hasil
JABAR EKSPRES – Sidang putusan atas gugatan Undang-undang tentang batas usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden akan di ..
Jokowi Bantah Intervensi Sistem Pemilu 2024, MK Pastikan Akan Ada yang Tidak Puas
JABAR EKSPRES – Presiden Jokowi bersama Ketua MK Anwar Usman dan beberapa pejabat lainnya minum kopi bersama setelah pembukaan Jakarta ..
Hormati Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja, Pemerintah Terus Jalankan Agenda Reformasi Struktural
JAKARTA – Pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah. UU Cipta ..
DPR Menghargai Putusan MK dan Terbuka dengan Perbaikan UU Ciptaker
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani mengatakan DPR RI sangat terbuka untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang ..
Pemerintah Dinilai Lakukan Tindakan Melawan Hukum Atas Keputusan Menaikan Iuran BPJS
BANDUNG BARAT – Keputusan pemerintah pusat menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres 64/2020 dianggap terlalu dipaksakan dan tidak ..
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.