Pergantian pejabat tidak dengan sendirinya mengubah struktur pengambilan keputusan maupun orientasi kebijakan.
Karena itu, mengharapkan bahwa pergantian satu orang Wakil Presiden akan secara otomatis mengubah kehidupan masyarakat merupakan ekspektasi yang berlebihan.
Bahkan, dalam konfigurasi tertentu, pergantian tersebut justru berpotensi memperkuat konsentrasi kekuasaan yang telah terbentuk sebelumnya.
Baca Juga:Restorasi Republik: Menggugat Amnesia Kebangsaan dan Oligarki Gaya BaruParadoks Investasi Jawa Barat: Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketimpangan Wilayah
Perubahan sumber legitimasi, mekanisme pencalonan, dan relasi ketergantungan politik dapat menghasilkan keseimbangan internal eksekutif yang berbeda. Apabila perubahan itu berlangsung tanpa penguatan mekanisme pengawasan, ruang koreksi terhadap Presiden dapat semakin terbatas.
Persoalan mendasarnya adalah demokrasi tidak seharusnya bergantung pada keberanian personal seorang Wakil Presiden untuk mengimbangi Presiden. Keseimbangan kekuasaan harus dibangun melalui institusi yang memiliki kapasitas untuk mengawasi, mengoreksi, dan membatasi kewenangan eksekutif.
Parlemen harus menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Peradilan harus menjaga independensinya. Birokrasi harus bekerja berdasarkan profesionalitas dan hukum. Setiap keputusan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa prasyarat tersebut, pergantian figur hanya akan menghasilkan perubahan konfigurasi elite, sementara struktur distribusi kekuasaan tetap bertahan.
Pada titik ini, pertanyaan mengenai Wakil Presiden baru seharusnya tidak berhenti pada siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mekanisme penggantian itu akan menghasilkan keseimbangan politik baru atau justru memperkuat ketergantungan terhadap satu pusat kekuasaan.
Sebab, perubahan jabatan tidak selalu berarti perubahan distribusi kekuasaan. Seseorang dapat menggantikan posisi yang sama tanpa mengubah cara pemerintahan dijalankan.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar Wakil Presiden baru. Yang lebih mendasar adalah pemerintahan yang kekuasaannya dapat dibatasi, keputusannya dapat dikoreksi, dan kebijakannya dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:Islamic Youth Festival 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi dan Prestasi Pelajar Muslim Jawa BaratRepublik Kambing Hitam:Â Kambing Hitam dan Musuh Imajiner.
Sebab, ketika kekuasaan semakin terpusat, persoalannya bukan lagi siapa yang duduk di samping Presiden, melainkan siapa dan apa yang masih mampu membatasi kekuasaannya. (**)
Oleh: Delpiero Hegelian, S.Ap., M.Kp. | Direktur Riset Resiliens Nusantara
