Wakil Presiden Baru, tetapi Kekuasaan Tetap Berpusat

Wakil Presiden Baru, tetapi Kekuasaan Tetap Berpusat
Delpiero Hegelian, S.Ap., M.Kp. | Direktur Riset Resiliens Nusantara
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pergantian Wakil Presiden tidak sekadar menyangkut pengisian jabatan konstitusional. Perubahan mekanisme pemilihan membawa konsekuensi terhadap sumber legitimasi dan relasi politik dalam pemerintahan. Namun, apakah perubahan tersebut akan menghasilkan keseimbangan baru, atau justru memperkuat konsentrasi kekuasaan pada Presiden?

Setiap pergantian pejabat dalam struktur pemerintahan selalu mengundang perhatian terhadap sosok yang akan menggantikannya. Perdebatan biasanya berpusat pada latar belakang politik, jaringan kekuasaan, dan kepentingan yang mungkin dibawa oleh figur baru.

Padahal, pertanyaan yang lebih mendasar bukanlah siapa yang akan menduduki jabatan tersebut, melainkan bagaimana pergantian itu memengaruhi distribusi kekuasaan dalam pemerintahan.

Baca Juga:Restorasi Republik: Menggugat Amnesia Kebangsaan dan Oligarki Gaya BaruParadoks Investasi Jawa Barat: Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketimpangan Wilayah

Persoalan ini menjadi menarik ketika penggantian berlangsung di tengah masa jabatan. Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden dalam keadaan tersebut berbeda dari proses pembentukan pemerintahan melalui pemilihan umum.

Perbedaan ini bukan sekadar persoalan prosedural. Perbedaan tersebut menyangkut perubahan sumber legitimasi politik, pembentukan daya tawar, dan kemungkinan bergesernya keseimbangan relasi kekuasaan di dalam eksekutif.

Dengan demikian, pergantian Wakil Presiden perlu dibaca melampaui persoalan personal. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme konstitusional penggantian jabatan berinteraksi dengan struktur kekuasaan yang sedang berlangsung.

Perubahan Legitimasi dan Relasi Ketergantungan

Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Keduanya memperoleh legitimasi melalui satu proses elektoral yang sama.

Meskipun tidak memiliki mandat individual yang terpisah, Wakil Presiden terpilih merupakan bagian dari pasangan yang memperoleh kepercayaan rakyat melalui pemilihan umum.

Konstruksi tersebut berubah ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Baca Juga:Islamic Youth Festival 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi dan Prestasi Pelajar Muslim Jawa BaratRepublik Kambing Hitam: Kambing Hitam dan Musuh Imajiner.

Ketentuan tersebut memberikan Presiden kewenangan mengusulkan dua calon. MPR kemudian memilih satu di antaranya. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden. MPR tetap memiliki kewenangan memilih, sedangkan Presiden memperoleh posisi menentukan dalam proses pencalonan.

0 Komentar