JABAR EKSPRES – Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan basis industri manufaktur, perdagangan, jasa, serta potensi ekonomi di berbagai wilayah, provinsi ini menjadi salah satu tujuan penting bagi aktivitas investasi. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi dan peningkatan realisasi investasi, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian: belum meratanya kinerja investasi antarkabupaten dan kota.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 5,02 persen sepanjang 2024. Pada triwulan IV 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp724,69 triliun. Sementara itu, laporan DPMPTSP Jawa Barat menunjukkan realisasi investasi meningkat 13,86 persen pada triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Angka tersebut tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, pertumbuhan investasi pada tingkat provinsi tidak serta-merta menggambarkan keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah. Di balik capaian agregat tersebut, masih terdapat kesenjangan kapasitas daerah dalam menarik, mengelola, dan memastikan manfaat investasi.
Baca Juga:Islamic Youth Festival 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi dan Prestasi Pelajar Muslim Jawa BaratRepublik Kambing Hitam: Kambing Hitam dan Musuh Imajiner.
Gambaran itu dapat dilihat dari capaian investasi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan laporan realisasi investasi Jawa Barat triwulan II 2025, Kota Tasikmalaya mencatatkan realisasi sebesar Rp0,52 triliun dari target Rp0,49 triliun, atau mencapai 105,82 persen. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 mencatatkan realisasi investasi sebesar 42,36 persen dari target yang ditetapkan.
Kedua angka tersebut berasal dari periode pelaporan yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai perbandingan langsung dalam satu periode yang sama. Namun, keduanya memberikan gambaran mengenai variasi capaian investasi dan tantangan pengelolaan ekonomi daerah di Jawa Barat.
Persoalannya Bukan Semata-Mata Potensi Ekonomi
Perbedaan capaian tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan pembangunan investasi yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada target dan besaran modal yang masuk. Sebab, persoalan investasi daerah tidak selalu berakar pada ketiadaan potensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi tersebut.
Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa penguatan sektor jasa dan perdagangan, perbaikan layanan perizinan, serta komunikasi dengan komunitas usaha lokal dapat menjadi faktor pendukung terciptanya iklim investasi yang lebih responsif. Sebaliknya, Kabupaten Pangandaran menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kepastian tata ruang, ketersediaan infrastruktur penunjang, serta ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang memiliki karakteristik musiman.