UMK Cimahi 2027 Mulai Dibahas, Buruh Sodorkan Tuntutan Kenaikan 9,5 Persen

UMK Cimahi 2027 Mulai Dibahas, Buruh Sodorkan Tuntutan Kenaikan 9,5 Persen
Konsolidasi Buruh dengan Pembahasan soal Kenaikan UMK Kota Cimahi pada Tahun 2027 di Kecamatan Cimahi Selatan. (Foto: Mong/Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Serikat buruh di Kota Cimahi mulai memberikan gambaran terkait usulan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2027. Salah satu tuntutan yang mengemuka yakni kenaikan sebesar 9,5 persen dengan mempertimbangkan angka inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi, Saehudin mengatakan angka tersebut merupakan gambaran tuntutan dari kalangan buruh. Namun, besaran kenaikan UMK nantinya tetap akan dibahas melalui Dewan Pengupahan sebelum direkomendasikan kepada Wali Kota Cimahi.

“Di angka 9,5 persen, tapi kan ini juga nanti akan dibahas di Dewan Pengupahan. Nanti Dewan Pengupahan yang akan merekomendasikan hasilnya ke Wali kota Cimahi. Nah dari Wali Kota Cimahi nanti direkomendasikan ke Gubernur kan gitu. Dan itulah tanggal 25 itu menetapkan UMK,” ujar Saehudin usai mengikuti konsolidasi buruh di Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga:Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon, Opsi Paling Realistis?Menaker: Penetapan UMP-UMK 2027 Disesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026

Menurutnya, pembahasan UMK 2027 kemungkinan mulai dilakukan pada pekan depan. Hal itu menyusul adanya ketentuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa penetapan UMK oleh Gubernur harus dilakukan pada 25 November.

“Kita ada beberapa hari lagi untuk persiapan UMK di Kota Cimahi. Karena Cimahi ini kan kalau upah sekarang ini sudah Rp4.090.000 untuk upah di tahun 2026,” terangnya.

Saehudin menjelaskan, pembahasan kenaikan upah tidak hanya berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, keberlangsungan perusahaan dan iklim usaha di Kota Cimahi juga perlu menjadi perhatian bersama.

Terlebih, jumlah perusahaan di Kota Cimahi cukup banyak dengan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 70.000 orang. Karena itu, pihaknya menilai perlu ada keseimbangan antara kepentingan buruh dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ia berharap perusahaan yang selama ini beroperasi di Kota Cimahi tetap dapat mempertahankan usahanya dan tidak memilih pindah ke daerah lain.

“Karena kan selama ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang mereka memilih pindah, memilih pindah untuk berusaha di kota kabupaten lain yang memang upahnya masih di rendah,” terangnya.

Lebih lanjut, Saehudin menyebut konsolidasi serikat pekerja dan serikat buruh se-Kota Cimahi menjadi salah satu upaya untuk menjaga kondusivitas hubungan industrial menjelang pembahasan kenaikan UMK 2027.

0 Komentar