Menaker: Penetapan UMP-UMK 2027 Disesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026

Menaker: Penetapan Upah Minimum 2027 Disesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026
Ilustrasi: Ratusan buruh melakukan aksi mayday di Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Penetapan upah minimum 2027 dikabarkan akan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2026. Itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menyampaikan bahwa penetapan upah minimum 2027 akan disesuaikan dengan Pasal 137 hingga 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja.

Mekanisme yang diatur dalam UU tersebut, kata dia, memuat bahwa pemerintah di tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur, wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Baca Juga:Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pungutan di Kiaracondong, Perumda Tirtawening: Bantuan Air Tangki GratisDisorot Usai Pasien Meninggal Akibat Masalah Penanganan, RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Janji Audit Medis

Kemudian, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) akan disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujarnya.

Adapun dalam penghitungannya, akan mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Dengan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0 sebagai formulanya.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua ‘stakeholders’,” kata dia.

Baca Juga:Kenapa BSU 2026 Belum Cair? Ini Penjelasannya!Pesangon Bakal Dikelola Danantara? Ini Kata Kemnaker

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian (26 November 2026).

Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK (30 November 2026).

0 Komentar