Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon, Opsi Paling Realistis?

Danantara Kelola Pesangon, Opsi Paling Realistis?
Ilustrasi pensiunan saat akan mencairkan pesangon. Dok. Pexels
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), untuk mengelola dana cadangan pesangon. Hal itu disampaikan Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin.

Menurutnya, terdapat tiga opsi lembaga pemerintah yang berpotensi mengelola dana cadangan pesangon. Yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, dan pembentukan lembaga pengelola baru.

Seperti diketahui, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 Pasal 253 ayat (1) menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon tersebut akan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Baca Juga:Pesangon Bakal Dikelola Danantara? Ini Kata KemnakerKenapa BSU 2026 Belum Cair? Ini Penjelasannya!

Untuk itu, Iqbal menilai Danantara menjadi alternatif paling memungkinkan untuk mempercepat pembentukan mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon.

“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” ujarnya, dikutip Selasa (17/11/2026).

Dengan menunjuk Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon, kata dia, pembentukan mekanisme pengelolaannya akan lebih cepat lantaran tidak memerlukan perubahan undang-undang.

Sedangkan jika dikelola BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

Hal itu karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban baru perusahaan yang membutuhkan skema iuran tersendiri, berbeda dengan program jaminan sosial yang telah berjalan.

Sementara itu, opsi pembentukan lembaga pengelola baru juga dinilai membutuhkan persiapan lebih panjang, termasuk anggaran awal, sumber daya manusia, serta infrastruktur kelembagaan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Said menilai pengelolaan melalui Danantara dapat menjadi pilihan karena lembaga tersebut sudah tersedia sehingga pemerintah cukup menyiapkan peraturan pelaksanaan untuk mengatur mekanismenya.

Baca Juga:Menaker: Penetapan UMP-UMK 2027 Disesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026BSU 2026 Belum Disalurkan, Menaker: Masih Proses Verifikasi

Ia juga menegaskan pengelolaan dana cadangan pesangon harus berada di bawah tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut dia, dana tersebut memiliki nilai yang sangat besar mengingat cakupan pekerja formal yang menjadi sasaran kebijakan mencapai sekitar 47 juta orang.

Namun, Said Iqbal menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah maupun Presiden belum menetapkan terkait lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

0 Komentar