Wakil Presiden Baru, tetapi Kekuasaan Tetap Berpusat

Wakil Presiden Baru, tetapi Kekuasaan Tetap Berpusat
Delpiero Hegelian, S.Ap., M.Kp. | Direktur Riset Resiliens Nusantara
0 Komentar

Bahkan, undang-undang mengatur bahwa apabila dua kali pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.

Pengaturan ini memperlihatkan bahwa peran Presiden dalam mekanisme pengisian jabatan tidak berhenti pada pengusulan nama, meskipun kewenangan memilih dalam keadaan normal tetap berada pada MPR.

Dari sini terlihat adanya perbedaan sumber legitimasi. Wakil Presiden yang dipilih bersama Presiden memperoleh legitimasi melalui mandat elektoral pasangan. Sebaliknya, Wakil Presiden pengganti memperoleh legitimasi melalui mekanisme pemilihan konstitusional oleh MPR.

Baca Juga:Restorasi Republik: Menggugat Amnesia Kebangsaan dan Oligarki Gaya BaruParadoks Investasi Jawa Barat: Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketimpangan Wilayah

Perbedaan ini tidak berarti Wakil Presiden pengganti kehilangan legitimasi demokratis. Anggota MPR berasal dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, keputusan MPR tetap memiliki dasar legitimasi representatif.

Namun, karakter mandat yang dihasilkan berbeda dari mandat elektoral langsung yang diperoleh melalui pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Perbedaan sumber legitimasi tersebut dapat memengaruhi posisi tawar politik seseorang ketika memasuki jabatan. Dalam politik, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh kedudukan formal, tetapi juga oleh basis dukungan, jaringan politik, sumber legitimasi, serta kapasitas untuk memengaruhi keputusan.

Dua orang yang menduduki jabatan konstitusional yang sama belum tentu memiliki kekuatan politik yang setara. Seseorang dapat mempunyai kewenangan formal yang sama, tetapi memiliki ruang negosiasi yang berbeda karena sumber legitimasi dan basis dukungannya tidak sama.

Karena itu, mekanisme penggantian Wakil Presiden menghadirkan potensi perubahan dalam relasi ketergantungan politik di dalam eksekutif. Bukan karena mekanisme tersebut secara otomatis membuat Wakil Presiden lebih lemah, melainkan karena jalur pembentukan legitimasi dan konfigurasi dukungannya berbeda.

Wakil Presiden Bukan Pusat Kekuasaan Kedua

Perubahan relasi tersebut menjadi lebih penting ketika diletakkan dalam desain presidensialisme Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat berikutnya menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Baca Juga:Islamic Youth Festival 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi dan Prestasi Pelajar Muslim Jawa BaratRepublik Kambing Hitam: Kambing Hitam dan Musuh Imajiner.

Rumusan ini memperlihatkan konstruksi kekuasaan eksekutif yang tidak simetris. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden berada dalam posisi membantu pelaksanaan kewenangan tersebut.

0 Komentar