Restorasi Republik: Menggugat Amnesia Kebangsaan dan Oligarki Gaya Baru

RESTORASI REPUBLIK: MENGEMBALIKAN INDONESIA PADA CITA-CITA KEMERDEKAAN
Izus Salam (Ketua Umum KAMMI Wilayah Jawa Barat)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Indonesia telah melewati fase kemerdekaan, sentralisasi Orde Baru, hingga kebebasan politik pasca-Reformasi. Namun, setelah perjalanan panjang itu, kita seolah terjebak pada anomali yang terus berulang: keadilan yang absen, kesejahteraan yang timpang, dan kekuasaan yang lebih sibuk melayani dirinya sendiri daripada rakyatnya.

Di tengah fenomena pembagian “kue” kekuasaan dan melemahnya fungsi kontrol politik belakangan ini, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah kita sedang mengalami kebuntuan bernegara, atau kita mulai amnesia tentang alasan utama mengapa republik ini didirikan?

Indonesia tidak lahir dari ruang kosong. Berbagai kelompok dengan latar belakang suku, agama, dan kepentingan yang berbeda menyatukan diri atas dasar penderitaan bersama akibat kolonialisme. Kemerdekaan adalah kesepakatan historis yang lahir dari kompromi dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

Baca Juga:Paradoks Investasi Jawa Barat: Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketimpangan WilayahIslamic Youth Festival 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi dan Prestasi Pelajar Muslim Jawa Barat

Namun, hari ini, apakah nilai yang menyatukan kita dahulu masih menjadi kompas kekuasaan?

Krisis Kesadaran Bernegara

Kita harus jujur, persoalan kebangsaan hari ini bukan semata-mata soal kelemahan desain kelembagaan atau buruknya kepemimpinan, melainkan juga melemahnya kesadaran kolektif tentang tujuan pendirian negara.

Kekuasaan sejatinya adalah mandat yang memiliki batas, tanggung jawab, dan konsekuensi moral. Jabatan publik bukanlah hak istimewa atau instrumen distribusi pengaruh.

Ketika kompromi politik hanya menjadi mekanisme membagi kekuasaan di antara elite politik, sementara kritik tidak lagi dipandang sebagai mekanisme koreksi, kita sedang dihadapkan pada krisis etika kekuasaan yang serius.

Demokrasi memang meniscayakan kompromi. Namun, kompromi seharusnya berujung pada jalan keluar bagi kepentingan publik, bukan semata-mata melayani hasrat para pemegang kekuasaan.

Totalitarianisme Terbalik

Reformasi 1998 memang membuka keran kebebasan dan pergantian kepemimpinan. Namun, demokrasi tidak pernah selesai hanya di bilik suara. Demokrasi menuntut pengawasan terhadap kekuasaan dan tegaknya hukum secara adil.

Tantangan hari ini adalah kekuasaan tidak lagi eksklusif beroperasi di dalam institusi formal negara. Pemikiran Sheldon S. Wolin tentang inverted totalitarianism (totalitarianisme terbalik) menemukan relevansinya yang mengkhawatirkan.

Baca Juga:Republik Kambing Hitam: Kambing Hitam dan Musuh Imajiner.Jangan Jadikan Adaptasi sebagai Dalih: Karhutla, Tanggung Jawab Negara, dan Amanah Menjaga Hutan

Wolin mengingatkan bahaya ketika kekuatan korporasi dan kepentingan ekonomi swasta secara masif mendikte institusi politik dari balik layar, sementara cangkang demokrasi formal tetap dipertahankan seolah-olah berjalan normal.

0 Komentar