Pada akhirnya, yang harus kita curigai bukan orangnya, tetapi posisi dan cara kerjanya
Mungkin inilah kedewasaan yang diperlukan dalam melihat hubungan akademisi dan kekuasaan.
Kita tidak perlu membenci akademisi. Kita juga tidak perlu memuja mereka.
Baca Juga:Islamic Youth Festival JSIT Kota Bandung 2026: Wadah Kolaborasi dan Cetak Generasi Muda Unggul di Kota BandungAklamasi! Yuslita Bilqis Jadi Perempuan Pertama Pimpin Golkar Sumedang
Kita tidak perlu menganggap semua akademisi yang masuk pemerintahan telah mengkhianati idealismenya. Tetapi kita juga tidak perlu menganggap bahwa karena seseorang memiliki reputasi akademik, maka setiap pernyataannya otomatis merupakan suara ilmu pengetahuan.
Kita perlu melihat posisi, argumen, bukti, kepentingan, dan konsekuensi secara bersamaan.
Sebab seorang homo academicus tidak pernah hanya membawa pengetahuan ketika masuk ke dalam kekuasaan.
Homo academicus juga membawa modal simbolik.
Dan modal simbolik itulah yang dapat membuat suatu opini memiliki daya legitimasi yang jauh lebih besar daripada opini warga biasa.
Di titik tersebut, kita sampai pada paradoks yang paling penting:
“ilmu pengetahuan dapat menjadi alat untuk mengkritik kekuasaan, tetapi otoritas ilmiah juga dapat menjadi alat bagi kekuasaan untuk mengkritik balik masyarakat.”
Bukan dengan mengatakan, “kami berkuasa.”
Melainkan dengan mengatakan:
“Kami memiliki dasar ilmiahnya.”
Kalimat itu terdengar sangat berbeda.
Tetapi justru karena terdengar rasional, Akademisi perlu diperiksa dengan lebih hati-hati.
Sebab kekuasaan yang mengatakan “saya berkuasa” masih membuka ruang bagi kita untuk bertanya.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Diduga Salah Gunakan Kekuasaan untuk Galang Dana Infak Tidak Lewat BaznasRespons Polemik Data Center BDx, Pimpinan DPRD Perintahkan AKD Tinjau Langsung Proyek
Tetapi kekuasaan yang mengatakan “saya benar secara ilmiah” dapat membuat pertanyaan itu tampak tidak lagi diperlukan.
Dan mungkin di situlah bentuk sofistik yang paling modern: bukan ketika seseorang mengalahkan kebenaran dengan kebohongan, melainkan ketika sebuah pilihan kekuasaan berhasil memperoleh pakaian kebenaran.
Itulah sebabnya kita tidak perlu terlalu sibuk mencari siapa filsuf dan siapa sofis.
Kita perlu mengamati sesuatu yang lebih penting:
“kapan pengetahuan berhenti menjadi alat untuk menguji kekuasaan dan mulai bekerja sebagai alat untuk melegitimasinya.”
Di situlah homo academicus menjadi persoalan politik.
Dan di situlah Plato, berabad-abad kemudian, kembali terasa begitu dekat. (**)