Ilmu dapat menjelaskan konsekuensi tetapi politik menentukan prioritas. Pengetahuan dapat menunjukkan berbagai kemungkinan tetapi kekuasaan memilih kemungkinan mana yang hendak diwujudkan.
Di titik ini, kita perlu membedakan dengan tegas:
apa yang bersifat empiris, apa yang merupakan interpretasi, dan apa yang merupakan pilihan normatif.
Ketiganya sering dicampurkan.
Dan ketika ketiganya dicampurkan, sebuah pilihan politik dapat tampil sebagai kebenaran ilmiah.
Paradoks akademisi di dalam kekuasaan
Di sinilah paradoks yang sesungguhnya.
Baca Juga:Islamic Youth Festival JSIT Kota Bandung 2026: Wadah Kolaborasi dan Cetak Generasi Muda Unggul di Kota BandungAklamasi! Yuslita Bilqis Jadi Perempuan Pertama Pimpin Golkar Sumedang
Akademisi masuk ke dalam kekuasaan dengan harapan kekuasaan menjadi lebih rasional. Tetapi akademisi juga memperoleh kemungkinan untuk membuat kekuasaan terlihat lebih rasional.
Kita berharap ilmu pengetahuan mengontrol kekuasaan. Namun, ilmu pengetahuan juga dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan.
Kita berharap akademisi membongkar legitimasi yang palsu. Namun, otoritas akademik juga dapat menghasilkan legitimasi baru bagi kekuasaan.
Dengan demikian, persoalannya bukan apakah ilmu pengetahuan berada di pihak kekuasaan atau di pihak masyarakat.
Persoalannya jauh lebih sulit:
“siapa yang menguasai produksi pengetahuan, dari posisi mana pengetahuan itu diproduksi, dan untuk kepentingan apa pengetahuan tersebut digunakan?”
Karena itu, kita tidak membutuhkan tokoh yang tidak dapat dibantah
Kita membutuhkan intelektual yang dapat mempertanggungjawabkan posisinya.
Kita membutuhkan akademisi yang ketika masuk ke dalam kekuasaan tidak membawa gelarnya sebagai perisai dari kritik.
Kita membutuhkan filsafat yang tidak berubah menjadi simbol prestise.
Dan kita membutuhkan masyarakat yang tidak mudah terpesona oleh bahasa akademik.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Diduga Salah Gunakan Kekuasaan untuk Galang Dana Infak Tidak Lewat BaznasRespons Polemik Data Center BDx, Pimpinan DPRD Perintahkan AKD Tinjau Langsung Proyek
Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik. Demokrasi membutuhkan publik yang mampu membedakan antara kebenaran, opini, kepentingan, dan legitimasi.
Seorang akademisi boleh menjadi penasihat pemerintah tetapi nasihatnya tetap harus dapat diperdebatkan. Seorang profesor boleh menjadi pejabat tetapi jabatannya tidak membuat pendapatnya menjadi kebenaran. Seorang filsuf boleh masuk ke dalam kekuasaan tetapi predikat filsuf tidak membuat kebijakannya kebal dari pertanyaan.
Dan seseorang yang bertindak secara sofistik tidak harus kita sebut “sofis” sebagai cacian.
Cukup kita tunjukkan modusnya:
ketika retorika, pengetahuan, dan otoritas digunakan untuk mengubah pilihan kekuasaan menjadi sesuatu yang tampak sebagai kebenaran yang tidak lagi membutuhkan perdebatan.