Di sinilah homo academicus menjadi penting untuk dibicarakan bukan hanya sebagai manusia yang memproduksi pengetahuan, tetapi juga sebagai manusia yang menempati suatu posisi dalam struktur kekuasaan pengetahuan.
Maka, pertanyaan terhadap seorang akademisi tidak cukup berhenti: Apa yang ia pikirkan? Kita juga perlu bertanya, dari posisi mana ia berpikir?
Dan ketika ia masuk ke dalam kekuasaan, pertanyaannya menjadi lebih jauh:
Baca Juga:Islamic Youth Festival JSIT Kota Bandung 2026: Wadah Kolaborasi dan Cetak Generasi Muda Unggul di Kota BandungAklamasi! Yuslita Bilqis Jadi Perempuan Pertama Pimpin Golkar Sumedang
“Apa yang terjadi pada pengetahuan ketika orang yang memproduksinya memperoleh kekuasaan untuk mengimplementasikannya?”
Plato dan masalah kaum Sofis
Di sinilah Plato menjadi relevan.
Tetapi kita perlu berhati-hati menggunakan istilah “sofis”.
Sofis tidak perlu dipahami sebagai label penghinaan kepada orang yang kita anggap buruk. Dalam sejarah filsafat, persoalan kaum Sofis jauh lebih kompleks daripada sekadar “orang yang suka berbohong”.
Yang menarik dari kritik Plato adalah persoalan mengenai retorika, pengetahuan, dan kebenaran.
Ada perbedaan antara orang yang mencari kebenaran dengan orang yang mampu membuat sesuatu tampak benar. Di sinilah problem sofistik muncul.
Sebuah argumen dapat terdengar rasional tanpa seluruhnya rasional. Sebuah opini dapat terdengar ilmiah tanpa seluruhnya ilmiah. Sebuah keputusan politik dapat memperoleh pembenaran akademik tanpa pembenaran akademik itu dengan sendirinya membuktikan bahwa keputusan tersebut benar.
Dan justru karena itulah istilah “sofis” menjadi menarik ketika kita membicarakan akademisi dalam kekuasaan.
Bukan untuk mengatakan bahwa akademisi tersebut “penipu”. Melainkan untuk menunjukkan kemungkinan suatu modus produksi legitimasi:
Baca Juga:Bupati Pangandaran Diduga Salah Gunakan Kekuasaan untuk Galang Dana Infak Tidak Lewat BaznasRespons Polemik Data Center BDx, Pimpinan DPRD Perintahkan AKD Tinjau Langsung Proyek
“bahasa pengetahuan digunakan untuk membuat keputusan kekuasaan tampak sebagai konsekuensi objektif dari ilmu pengetahuan.”
Ketika kekuasaan memperoleh jas akademik
Bayangkan sebuah kebijakan pemerintah.
Pada dasarnya, kebijakan tersebut adalah keputusan politik. Kebijakan lahir dari pilihan dan memiliki konsekuensi. Kebijakan menentukan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, prioritas apa yang dipilih, dan nilai apa yang diutamakan.
Namun, kemudian datang seorang akademisi.
Akademisi menyajikan teori. Akademisi membawa data. Akademisi menggunakan istilah metodologis. Akademisi menjelaskan rasionalitas kebijakan. Akademisi menyusun narasi akademis.