Apakah teori digunakan untuk menguji kekuasaan? Ataukah untuk membenarkan kekuasaan?
Apakah data digunakan untuk memperjelas kenyataan? Ataukah dipilih secara selektif agar sebuah keputusan tampak niscaya?
Apakah bahasa akademik digunakan untuk menjelaskan kompleksitas? Ataukah digunakan untuk menyembunyikan pilihan politik di balik kesan objektivitas?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang lebih penting daripada sekadar memberi seseorang gelar “filsuf” atau “sofis”.
Baca Juga:Islamic Youth Festival JSIT Kota Bandung 2026: Wadah Kolaborasi dan Cetak Generasi Muda Unggul di Kota BandungAklamasi! Yuslita Bilqis Jadi Perempuan Pertama Pimpin Golkar Sumedang
Masalahnya bukan akademisi masuk kekuasaan
Kita juga harus berhati-hati agar kritik ini tidak berubah menjadi anti-intelektualisme.
Tidak ada yang salah ketika akademisi masuk ke dalam pemerintahan. Bahkan dalam banyak keadaan, keterlibatan ilmuwan dan akademisi dalam kebijakan publik dapat memperkaya kualitas pemerintahan.
Masalahnya bukan masuk atau tidak masuk kekuasaan. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelah masuk.
Sebab ada perubahan posisi yang tidak boleh diabaikan.
Ketika seorang akademisi berada di luar kekuasaan, akademisi dapat berfungsi sebagai pengkritik. Ketika akademisi berada di dalam kekuasaan, akademisi menjadi bagian dari objek yang sebelumnya akademisi kritik.
Dan perubahan posisi ini menuntut perubahan dalam cara publik membaca otoritasnya.
Bukan untuk mencurigainya. Tetapi untuk mengingatkan bahwa posisi memengaruhi cara pengetahuan diproduksi, disampaikan, dan digunakan.
Seorang akademisi yang dahulu bertanya:
“Atas dasar apa pemerintah mengambil keputusan itu?”
Kini mungkin harus menjawab pertanyaan yang sama terhadap dirinya sendiri:
“Atas dasar apa keputusan yang sekarang Anda dukung memperoleh legitimasi?”
Pertanyaan itu tidak bersifat personal. Itulah pertanyaan epistemologis sekaligus politik.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Diduga Salah Gunakan Kekuasaan untuk Galang Dana Infak Tidak Lewat BaznasRespons Polemik Data Center BDx, Pimpinan DPRD Perintahkan AKD Tinjau Langsung Proyek
Ketika opini memperoleh pakaian ilmiah
Ada bahaya yang lebih halus daripada propaganda.
Propaganda biasanya mudah dikenali karena terlalu jelas berpihak. Tetapi opini yang dibungkus dengan bahasa akademik jauh lebih sulit dikenali.
Akademisi memiliki data. Akademisi memiliki teori. Akademisi memiliki istilah teknis. Akademisi memiliki grafik. Akademisi memiliki kutipan ilmiah. Akademisi bahkan mungkin memiliki hasil penelitian.
Namun, semua itu tidak otomatis menghapus dimensi politik dari sebuah keputusan.
Sebab data tidak memilih kebijakan dengan sendirinya.
Data dapat menunjukkan fakta. Tetapi manusia tetap menentukan apa yang dianggap penting.