JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp800 miliar untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh.
Besarnya kebutuhan dana membuat Pemkot Bandung tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir membutuhkan pembiayaan lintas pemerintahan.
Baca Juga:Cegah Narkoba dari Sekolah, Polsek Tanjungjaya Bekali Pelajar Agar Berani Berkata TidakOmbudsman Bongkar Hunian 'Standar Apartemen' di Lapas Cibinong, Ada Dapur hingga Kulkas
Pemkot Bandung tengah menyiapkan sejumlah alternatif skema pendanaan dengan membuka peluang dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga pemerintah pusat.
“Untuk penanganan banjir secara menyeluruh, kita membutuhkan dana sekitar Rp800 miliar. Oleh karena itu, kita sedang merancang berbagai skema pembiayaan,” ujar Farhan, Minggu (27/9/2026).
Menurut Farhan, besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat pemerintah kota perlu mencari sumber pembiayaan di luar APBD.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menggunakan skema pembiayaan pembangunan seperti yang pernah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Secara teori, pembiayaan pembangunan bisa mengikuti model yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu menerbitkan obligasi atau mencari pinjaman pembangunan. Bisa juga mencari bantuan dari luar negeri,” katanya.
Namun, opsi tersebut masih menjadi bagian dari skema yang sedang dikaji. Pemkot Bandung juga akan mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah di tingkat provinsi dan pusat.
Farhan menegaskan, persoalan banjir di Bandung tidak dapat diselesaikan hanya dengan pekerjaan jangka pendek seperti pengerukan saluran atau penanganan genangan ketika hujan turun.
Dibutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
Baca Juga:Dua Tahun Berjuang Buka C1 Plano, Sengketa Pemilu 2024 Tasikmalaya Kini Masuk Babak Eksekusi PTUNKenal di Rinjani, Lanjut Naik Kerinci, Pasangan Ini Akhirnya Menikah
“Intinya, pembiayaan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jika mengandalkan kemampuan sendiri, Rp800 miliar tentu tidak akan terjangkau,” tandasnya.
Kebutuhan anggaran besar tersebut muncul ketika persoalan genangan masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Bahkan, pada September 2026, ketika Bandung masih menghadapi periode musim kemarau, hujan yang turun di sejumlah wilayah tetap memicu genangan.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Bandung melakukan evaluasi terhadap sistem aliran air dan perbaikan tali air yang sebelumnya telah dilakukan.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir Bandung tidak semata-mata berkaitan dengan tingginya curah hujan.
Kondisi saluran drainase, kapasitas aliran air, tata ruang, hingga sistem sungai yang terhubung dengan wilayah Bandung Raya turut menjadi bagian dari persoalan yang harus ditangani.