JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Hal itu diutarakan Maulana usai Gubernur Jabar atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), berangkat ke daerah terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menyalurkan bantuan kepada para korban.
“Sudah berkali-kali Bapak berkunjung ke daerah terdampak bencana di luar Jawa Barat, bahkan hingga ke NTT dan Aceh,” katanya, Selasa (25/8/2026).
Baca Juga:Tiga Ruas Jalan Rampung, Bupati Cecep: Mudah-mudahan Tak Ada Lagi Mobil TerperosokKapolres Tasikmalaya Ajak Personel Teladani Akhlak Rasulullah dalam Melayani Masyarakat
“Bapak tidak sekadar datang menengok, tetapi juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak,” lanjut Maulana.
Menurutnya, aksi kemanusiaan berupa penyaluran bantuan terhadap korban terdampak bencana merupakan sebuah niat yang mulia.
Akan tetapi, Maulana menyampaikan, jika bantuan tersebut benar-benar bersumber dari dana pribadi dan disalurkan dengan atas nama pribadi juga.
“Namun, melalui surat terbuka ini, izinkan saya mengingatkan, barangkali Bapak alpa bahwa Bapak bukan hanya Dedi Mulyadi. Bapak adalah Gubernur Jawa Barat,” bebernya.
Maulana berujar, dalam hal ini KDM sebagai Gubernur Jabar mempunyai amanat besar yang melekat di pundak, mengayomi sekira 50 juta rakyat di Provinsi Jawa Barat.
Memastikan mereka hidup sejahtera, sehat, memperoleh pendidikan yang layak, aman, serta terlindungi dari berbagai krisis sosial dan ekologis.
“Karena itu, ketika perhatian, kebijakan, bahkan sumber daya pemerintah daerah diarahkan ke luar Jawa Barat, ada satu pertanyaan sederhana yang layak diajukan,” ujar Maulana.
Baca Juga:Bupati Tasikmalaya Apresiasi Dua Pelajar Peraih Medali O2SN Nasional 2026, Buah Perjuangan dari Tingkat DaerahLeuwikeris Jadi Etalase Wisata dan UMKM Tasikmalaya di Jambore Nasional Overlanding Indonesia 2026
“Bagaimana dengan warga Jawa Barat sendiri? Apakah Jawa Barat sudah terbebas dari bencana dan kemiskinan?,” tambahnya.
Maulana menilai, apabila KDM merasa ragu dengan kondisi riil di lapangan atau jika statistik di meja kerja hanya menampilkan pencapaian yang manis, maka dirinya mengajak secara bersama untuk membuka data, tentang persoalan sosial dan ekologis yang masih dihadapi Jawa Barat.
Potret Buram Fasilitas dan Layanan Sosial
Legislator muda itu mengucapkan, dalam hal ini dengan alasan efisiensi anggaran, kondisi penampungan warga binaan di UPTD Dinas Sosial Jawa Barat masih menyisakan persoalan serius.