JABAR EKSPRES – Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya menyerukan pentingnya menjaga persatuan, kedewasaan dalam berdemokrasi, serta ketertiban di tengah dinamika kehidupan kebangsaan yang terus berkembang.
Seruan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Hotel Dewi Asri, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (24/8/2026). Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya tersebut terdiri dari DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), GEMP4R (Gerakan Pendukung Presiden Prabowo), dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia).
Ketua Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Aziz, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud membungkam kritik maupun menutup ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:inDrive Luncurkan SIAGA di Bandung, Perkuat Respons Keselamatan Pengemudi dan PenumpangSemarak Kemerdekaan 2026, Pangdam III/Siliwangi Dorong Penguatan Kemanunggalan TNI dan Rakyat
Menurutnya, kritik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Demokrasi membutuhkan kritik, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Tetapi jangan sampai aspirasi yang murni justru ditunggangi provokasi sehingga menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat,” ujar Farhan.
Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun ajakan yang berpotensi memperkeruh keadaan. Persoalan bangsa, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui dialog, audiensi, musyawarah, komunikasi dengan pemerintah maupun lembaga legislatif, serta jalur konstitusional lainnya.
“Rakyat berhak menyampaikan aspirasi. Tetapi menjaga ketertiban dan persatuan juga merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Ajengan Muda (GAM) Kabupaten Tasikmalaya, Hadis Munawir, menekankan pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi dengan tetap menjunjung nilai agama dan kebangsaan.
Menurut Hadis, sebagai organisasi yang membawa nilai keagamaan dan kebangsaan, GAM memandang penghormatan terhadap ulil amri merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
Namun, penghormatan terhadap pemerintah bukan berarti masyarakat harus kehilangan hak untuk melakukan kritik.
Baca Juga:Bongkar Kasus Penipuan Online, 12 Orang Tersangka Berhasil Diciduk Polda JabarHadirkan Rasa Tenang, Sumarjo Fokus Jalani Pengobatan Stroke Berkat JKN
“Pemerintah tetap harus diawasi, dikritik dan diingatkan ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki. Tetapi kritik harus disampaikan dengan adab, ilmu, argumentasi dan melalui mekanisme yang sesuai,” ungkap Hadis.
Ia menegaskan, kritik semestinya menjadi sarana perbaikan, bukan menjadi pemicu perpecahan.