Chanifah menyebut perhitungan produksi sampah tersebut salah satunya didasarkan pada jumlah penduduk yang dikalikan dengan angka rata-rata produksi sampah per orang.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena volume sampah yang dihitung DLH Kota Cimahi saat ini mencapai sekitar 250 ton per hari.
“Sekitar jumlah penduduk dikalikan 0,4 kalau kita lihat, itu sekitar 240 ton sampai 250 ton, itu kemungkinan bisa lebih,” ungkapnya.
Baca Juga:SLB Pambudi Dharma 1 Apresiasi Layanan Perpustakaan Kota Cimahi yang Ramah Difabel Perpustakaan Kota Cimahi Buka Ruang Literasi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Menurut Chanifah, angka tersebut masih berpotensi meningkat. Sebab, tidak seluruh orang yang tinggal di Kota Cimahi tercatat sebagai pemegang KTP Kota Cimahi.
Mereka yang tinggal sementara, termasuk warga yang mengontrak rumah, tetap menghasilkan sampah dan turut menambah beban pengelolaan sampah di daerah.
Chanifah menambahkan, kondisi itu menjadi salah satu alasan DLH mendorong Program Sapu Jagat hingga ke tingkat RT.
“Dalam program Sapu Jagat itu adalah Sapa, Peduli, dan Jaga Lingkungan di RT Bersama ASN,” tuturnya.
Program Sapu Jagat, kata Chanifah, merupakan bentuk keterlibatan ASN dalam membangun kepedulian sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat hingga tingkat RT.
Melalui program tersebut, DLH Kota Cimahi membantu pemerintah kelurahan, RW, dan RT untuk memetakan persoalan sampah secara bersama-sama.
Pemetaan itu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan dan persoalan sampah yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.
Baca Juga:Di Tengah Semarak HUT ke-81 RI, Bocah Linggaraja Sampaikan Keluhan Lewat Kostum KardusPemkab Tasikmalaya Riung Mungpulung Bersama Para Pejuang, Semangat Kemerdekaan Jadi Inspirasi Pembangunan
“Jadi dalam program Sapu Jagat ini, DLH Cimahi membantu pihak kelurahan, RW, dan RT untuk memetakan tentang permasalahan sampah secara bersama-sama,” cetusnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap tingkatan wilayah akan memiliki satuan tugas yang melibatkan masyarakat setempat. Di tingkat kelurahan terdapat satgas kelurahan, kemudian satgas RW dan satgas RT.
“Jadi, di kelurahan ada satgas kelurahan, di RW ada satgas RW, dan di RT ada satgas RT. Itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang tinggal di sana,” terang Chanifah.
Ia mencontohkan, di tingkat kelurahan, seorang ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat ditunjuk sebagai pembina bagi sejumlah RW yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
“Misal di satu kelurahan itu pembina RW-nya bisa satu orang ASN atau PPPK yang ada di sana yang membina beberapa RW penanggung jawabnya di kelurahan.”