JABAR EKSPRES – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah di Indonesia. Dari total tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 49 orang.
Namun, di tengah kebijakan tegas ini, Kota Banjar memastikan tidak ada kepala SPPG di wilayahnya yang terkena dampak pencopotan.
Kebijakan mutasi paksa ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, seusai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8/2026). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk menegakkan disiplin dan memastikan program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur serta bebas dari berbagai pelanggaran.
Baca Juga:BGN Larang SPPG Pakai Barang Subsidi untuk MBG, KPPG Bogor Klaim Tidak Temukan Pelanggaran, Kami Pantau LewatCiamis Zona Aman di Tengah Badai Penutupan Ratusan Dapur MBG oleh BGN
“Dan perhari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” kata Mas Dar disadur dari berbagai sumber, Selasa (4/8/2026).
Data yang dirilis BGN menunjukkan rincian pencopotan terbanyak berada di Jawa Barat dengan 49 orang, menyusul Lampung 26 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatera Utara dan Banten masing-masing 10 orang, serta Jawa Tengah 5 orang .
Sejumlah kepala SPPG yang diberhentikan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan seperti korupsi dan modus penipuan (phishing).
Kepala BGN menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk nyata dari kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan yang membahayakan penerima manfaat.
Selain melakukan pencopotan, BGN juga tengah membangun sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi untuk memantau seluruh proses operasional dapur secara sistematis guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.
“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” pungkas Mas Dar.