Lebih jauh, Ono menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan ekonomi masyarakat sebagai langkah jangka panjang untuk menekan angka kriminalitas.
“UMKM harus terus digerakkan, lapangan pekerjaan harus diperluas, harga kebutuhan pokok dijaga tetap stabil, dan pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya PHK,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar program jaring pengaman sosial diperkuat hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan.
Baca Juga:Dosen ITB Cegah Stunting di Sumedang Lewat Board Game EdukatifSinergi BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN Perkuat Perlindungan Pekerja Indonesia
Menurutnya, pembinaan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, harus menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan.
“Setelah mitigasi dilakukan, anak-anak muda perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan hobinya, bahkan yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, potensi mereka terjerumus ke dalam tindak kriminal dapat ditekan,” ucapnya.
Ono menegaskan bahwa sayembara hanya merupakan salah satu instrumen dalam penanganan kejahatan.
Pemerintah, menurutnya, tetap harus membangun sistem yang menyeluruh agar pemberantasan begal dan curanmor berjalan lebih efektif.
“Begal, curanmor, atau tindak kejahatan lainnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan sayembara. Sayembara hanyalah sebagian instrumen saja,” ungkapnya.
“Secara keseluruhan harus dibangun sebuah sistem yang komprehensif. Kami berharap Pak Gubernur Jawa Barat bisa mendorong terciptanya sistem tersebut,” pungkasnya. (bbs)