JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi mengantisipasi dampak kemacetan yang diperkirakan muncul seiring dimulainya sejumlah proyek infrastruktur strategis pada Agustus 2026.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan disiplin, terutama dalam mengatur waktu keberangkatan menuju tempat kerja agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan sejak dini. Imbauan tersebut disampaikan karena pelaksanaan pembangunan Underpass Gatot Subroto (Gatsu) dan perbaikan Jembatan Pemkot Cimahi diperkirakan akan memengaruhi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.
Baca Juga:Walau Persib Kalah di Final Piala Presiden, Bobotoh Tasikmalaya Gembira Bawa Pulang Sepeda Listrik dari PolresKorsleting Diduga Jadi Pemicu, Kebakaran Hebat Hanguskan 11 Rumah dan Sekolah di Sodonghilir
Kedua proyek fisik itu diprediksi menimbulkan kepadatan kendaraan, terutama bagi masyarakat maupun ASN yang setiap hari melintas dari kawasan utara menuju pusat pemerintahan Kota Cimahi.
“Saya menghimbau agar mampu menyesuaikan waktu keberangkatannya. Jangan sampai kemacetan dijadikan alasan atas keterlambatan,” tegas Ngatiyana, Jumat (7/8/2026).
Menurut Ngatiyana, kedisiplinan waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, potensi kepadatan lalu lintas akibat proyek pembangunan tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas kinerja maupun terlambatnya pelayanan kepada warga.
Ia menegaskan setiap perangkat daerah harus mampu mengantisipasi dampak pembangunan tersebut melalui penyesuaian pola kerja, terutama dalam pengaturan waktu kedatangan pegawai. Langkah antisipatif dinilai penting agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan efektif meski terdapat gangguan lalu lintas selama masa konstruksi.
Pemerintah Kota Cimahi juga berharap seluruh ASN dapat menjadi contoh dalam membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Kesiapan sejak awal dipandang sebagai upaya untuk meminimalkan dampak kemacetan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Langkah ini penting agar pelayanan publik tetap berlangsung optimal tanpa terganggu kondisi di lapangan,” katanya menutup. (Mong)