JABAR EKSPRES – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kini Rabu, 15 Juli 2026, kembali meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung yang rencananya akan dibangun hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bang Ara sapaan akrabnya mengatakan, berdasarkan hasil rapat dua hari lalu bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, bahwa pemerintah akan terus mentreatment seluruh tanah miliki negara khususnya PT KAI dengan berbagai cara.
“Bentuk formatnya sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden dalam rapat dua hari lalu di Hambalang. Yang pertama dibiayai dan dibangun oleh negara, dalam hal ini dibiayai oleh Departemen Keuangan melalui APBN. Kedua, danantara. Ke tiga bisa dengan swasta, contohnya swasta itu bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal, dan nanti akan kita lihat dari BPK dan BPKP. Dan yang ke empat oleh Developer,” ucapnya saat ditemui di Kiaracondong, Kota Bandung, Rabu, (15/7).
Baca Juga:Saguling Biosfer Jadi Arah Baru Pemulihan Lingkungan di Bandung BaratAksi Curas Marak di Kota Bandung, Warga Diminta Segera Lapor ke 110
Maka dengan adanya hal tersebut, Ara mengungkapkan bahwa pembangunan hunian TOD di lahan milik PT KAI di Kawasan Kiaracondong, Kota Bandung akan dilakukan secara cepat.
“Karena hari ini juga telah terjadi suatu sinergi yang menurut kami sangat baik, karena ada partisipasi dari swasta yaitu Astra. Astra tahun ini total menyiapkan 2.000 rumah susun dan 1.000 renovasi. Jadi total 3.000 dengan rincian 1.000 di Jakarta, 1.000 di Bandung berupa rumah susun. Dan tadi spesifikasinya sudah dijelaskan, 36 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, dan area servis,” ungkapnya.
Agar nantinya dalam pembangunan tersebut dapat tepat sasaran, Ara menyebut, pihaknya akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan.
“Nanti untuk bagaimana supaya tepat sasaran, kami akan libatkan BPS. Supaya legalitasnya semua aturan benar, kami akan konsultasi dalam waktu dekat dengan BPK sebagai auditor negara dan BPKP sebagai auditor pemerintah,” pungkasnya.
Diketahui, pada Senin, 6 April 2026 lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung, bersama Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.