JABAR EKSPRES – Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai tidak akan optimal tanpa didukung birokrasi yang profesional.
Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Bandung Barat mempercepat pengisian jabatan strategis yang masih kosong serta memperkuat disiplin aparatur, termasuk memastikan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hadir langsung dalam setiap agenda resmi DPRD.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Iwan, mengatakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari realisasi anggaran.
Baca Juga:Ibunda Viknes Waren: Anak Saya Memang Gagal ke Amerika, Tapi DBL Ikut Membentuk Mentalnya hingga MenduniaPersib Ungkap Proses Rekrut Sandy Walsh dan Luka Menalo, Isyaratkan Transfer Belum Selesai
Menurutnya, kualitas birokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar seluruh jabatan strategis yang masih kosong segera diisi melalui sistem merit. Penempatan pejabat harus mengacu pada kompetensi, integritas, kapasitas, dan kualifikasi sehingga birokrasi berjalan profesional dan pelayanan publik semakin optimal,” ujar Iwan di Ngamprah, Senin (6/7/2026).
Ia menegaskan, kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan sekaligus menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan pengisian jabatan, Fraksi PDIP juga menyoroti rendahnya tingkat kehadiran sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat-rapat DPRD.
Menurut Iwan, praktik mengirim pejabat pengganti membuat forum pembahasan kehilangan efektivitas karena keputusan strategis tetap berada di tangan kepala perangkat daerah.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Wakil Bupati menginstruksikan seluruh kepala SKPD agar hadir langsung dalam setiap rapat resmi DPRD.
“Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati menginstruksikan seluruh kepala SKPD agar hadir langsung dalam setiap rapat resmi DPRD. Dengan begitu, berbagai pertanyaan, kritik, maupun rekomendasi dari DPRD dapat dijawab secara langsung sehingga pembahasan menjadi lebih efektif,” kata Iwan.
Baca Juga:Kios Liar di Area Masjid Agung Tasikmalaya Dibongkar, Pedagang Mulai Tinggalkan LokasiPengaspalan di Area Alun-Alun Singaparna Dimulai, Ratusan Lapak Pedagang di Bahu Jalan Ditertibkan
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan tetap menerima Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan sebelumnya untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi segera ditindaklanjuti agar birokrasi di Kabupaten Bandung Barat semakin profesional dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkas Iwan. (Wit)