BANDUNG – Suasana politik dan birokrasi Kota Bandung semakin memanas. Menanggapi dinamika yang kian mengkhawatirkan tersebut, Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat yang akrab disapa Joker, menyerukan agar seluruh pemimpin daerah menyudahi ego sektoral dan kembali mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Masyarakat sudah lelah dan muak dengan gejolak politik yang terus memanas. Sudah saatnya para pemimpin Kota Kembang kembali ke khittah semula, yaitu menjaga keharmonisan dan kerukunan. Rempug Jungkung Sauyunan, kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun pikeun ngabangun Kota Bandung,” tegas Rohimat Joker dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).
Joker menekankan bahwa persatuan bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama kemajuan. Hal itu sejalan dengan semangat program Bandung Utama yang digulirkan LSM PMPR Indonesia melalui lima pilar utama:
Baca Juga:Ono Surono Minta Wali Kota Bandung Tunda Larangan Pedagang Cuanki di Kawasan PusdaiFraksi PDI Perjuangan Jabar Siap Dampingi Perempuan Korban Kekerasan, Ineu Purwadewi: Jangan Takut Melapor
- Humanis: Mengutamakan rasa kemanusiaan dalam setiap langkah kebijakan.
- Harmonis: Menjaga kerukunan, saling menghargai, dan aktif membangun kebersamaan.
- Tanpa Konflik: Menyelesaikan setiap perbedaan pandangan dengan jalan musyawarah dan kepedulian.
- Tanpa Kubu: Bersatu padu tanpa membeda-bedakan golongan, karena Kota Bandung adalah milik bersama.
- Untuk Kemajuan Bersama: Bersinergi membangun Bandung yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Secara historis, Joker mengingatkan bahaya ego kepemimpinan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Singosari, dan Samudra Pasai runtuh akibat persaingan internal dan ego pemangku kebijakan. Fenomena serupa terjadi pada Kerajaan Roma dan Dinasti Yuan di Cina, di mana intrik kekuasaan dan sentrisme pemimpin mempercepat kehancuran.
“Ego kepemimpinan akan melahirkan kebijakan prematur dan kontraproduktif. Sikap pedang tumpul dan busur panah melengkung yang saling curiga harus dihindari. Bandung yang dinamis dan penuh potensi justru harus menjadi bukti keberhasilan kepemimpinan kolektif,” ujarnya.
Joker juga menyampaikan seruan khusus kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Ia meminta aparat tetap menjaga objektivitas dan memberikan ruang bagi pemimpin daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperbaiki diri dan membuktikan kinerja terbaiknya.
“Kami meminta APH memberikan kesempatan kepada para pemimpin dan ASN Pemkot Bandung untuk fokus bekerja, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Biarkan mereka membangun kota tanpa tekanan yang berlebihan,” pungkasnya.