JABAR EKSPRES – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut polemik Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) di Jawa Barat mendapat respons positif dari Komisi V DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan usulan tersebut telah ditampung dan akan dibahas lebih lanjut bersama anggota Komisi V serta pimpinan DPRD Jawa Barat.
“Tentu akan kami bahas dulu ya, kami diskusikan. Tapi jika memang diperlukan pembentukan Pansus terkait SPMB itu, tentu akan kami prioritaskan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah, Kamis (11/6).
Baca Juga:Tukang Pijat Jadi Korban Begal di Rancabungur, Ditendang hingga Tersungkur, Motor Pinjaman RaibSudah Beraksi 10 Kali, Komplotan Curanmor Asal Cipatujah Dibekuk Polisi!
Politikus PKS itu menjelaskan, berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan PCMB telah diterima DPRD, termasuk dari sejumlah kelompok masyarakat yang datang langsung menyampaikan keluhan dalam audiensi di Gedung DPRD Jawa Barat.
Selain menerima masukan, anggota Komisi V juga telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan PCMB maupun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hasil pemantauan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Siti, DPRD Jawa Barat berkomitmen mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul. “Ini kan demi masyarakat juga,” cetusnya.
Sebelumnya, gelombang protes terkait polemik PCMB di Jawa Barat terus bergulir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak tidak hanya mencopot pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, tetapi juga melakukan audit investigatif untuk mengungkap akar persoalan yang terjadi.
Salah satu desakan tersebut disampaikan Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat. Organisasi tersebut menilai penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan pencopotan Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Kepala P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan, menegaskan perlunya audit investigatif guna mengungkap secara menyeluruh penyebab terjadinya polemik dalam pelaksanaan PCMB.
Desakan itu disampaikan saat aksi damai dan audiensi bersama DPRD Jawa Barat pada Kamis (11/6/2026).
Baca Juga:21 Dapur MBG di Tasikmalaya Masih Berhenti, Satu SPPG Kena Suspen Akibat Sarpras Tak MemadaiAnggaran Belum Masuk, 85 Dapur MBG di Tasikmalaya Berhenti Beroperasi
Selain mendorong audit investigatif, P3I juga meminta DPRD Jawa Barat membentuk Pansus khusus guna mengurai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan PCMB.