BPBD Ungkap Peta Kerawanan Kekeringan di Cimahi

Ilustrasi: Kekeringan yang melanda di Jabar.
Ilustrasi: Kekeringan yang melanda di Jabar. (Foto: Dok. JE)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Ancaman kekeringan dan krisis air bersih mulai menjadi perhatian serius di Kota Cimahi menjelang puncak musim kemarau 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi memetakan sedikitnya 312 RW yang tersebar di seluruh kelurahan sebagai wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, mengatakan potensi kekeringan pada tahun ini tidak hanya mengancam sejumlah titik tertentu, tetapi dapat meluas ke seluruh wilayah Kota Cimahi jika kondisi cuaca ekstrem berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Baca Juga:Pemprov Jabar dan PT PII Tandatangani Perjanjian Penjaminan TPPASR Legok NangkaTepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Air Kali Baru Bojonggede Hilang Tertutup Tumpukan Sampah

“Berdasarkan pemetaan yang kami miliki, seluruh kelurahan di Kota Cimahi memiliki potensi terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026,” ujar Fithriandy saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/26).

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 312 RW yang tersebar di berbagai wilayah Kota Cimahi masuk kategori rawan kekeringan selama musim kemarau 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan air bersih masyarakat berpotensi terganggu ketika curah hujan terus menurun dan sumber-sumber air mengalami penyusutan.

Selain pemetaan wilayah, BPBD juga mengacu pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menunjukkan kawasan Cimahi Selatan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap ancaman kekeringan.

Menurut Fithriandy, sejumlah kelurahan di wilayah tersebut, seperti Melong, Utama, dan Leuwigajah, diperkirakan akan merasakan dampak yang lebih besar apabila cadangan air terus mengalami penurunan selama musim kemarau.

“Kerentanan dipicu tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari PDAM dan sumber air tanah yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga untuk aktivitas sehari-hari,” ucapnya.

Ia menjelaskan, penurunan debit air tanah dan berkurangnya ketersediaan air pada sumur-sumur warga menjadi faktor yang dapat memperburuk situasi ketika musim kemarau mencapai puncaknya.

“Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumur sebagai sumber air utama. Ketika kemarau berlangsung cukup lama, ketersediaan air biasanya menurun sehingga warga kesulitan memperoleh air bersih,” katanya.

Baca Juga:Ahmad Luthfi Antarkan Jawa Tengah Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari KemendagriGarut Jadi Kabupaten Terbaik I Pengendalian Inflasi Regional Jawa-Bali

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kota Cimahi telah menyiapkan pola koordinasi lintas instansi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.

0 Komentar