JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna menginisiasi rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan se-Bandung Raya untuk membahas dua persoalan yang dinilai semakin mendesak, yakni sedimentasi Sungai Citarum yang memicu banjir serta ancaman krisis sampah akibat terbatasnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Rapat Koordinasi Penanganan Banjir DAS Citarum dan Permasalahan Sampah Bandung Raya tersebut digelar di Gedung Moh Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (3/6/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah se-Bandung Raya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, TNI, akademisi, hingga berbagai stakeholder terkait.
Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS (KDS) mengatakan pertemuan tersebut digelar karena persoalan banjir dan sampah telah berkembang menjadi masalah bersama yang tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh masing-masing daerah.
Baca Juga:Kesal Tak Bertemu Pengacara, Pria di Taraju Ngamuk hingga Dobrak Rumah dan Rusak PropertiKomisaris Pertamina Sidak SPBU di Bali, Pastikan Stok BBM dan Pelayanan Sesuai Standar
“Persoalan banjir dan sampah bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung, tetapi menjadi persoalan bersama Bandung Raya yang harus diselesaikan secara kolaboratif,” kata KDS.
Dalam forum tersebut, KDS menyoroti kondisi Sungai Citarum yang kembali mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan sedimentasi di alur sungai kini diperkirakan mencapai sekitar 10 juta meter kubik.
Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab berkurangnya kapasitas tampung Sungai Citarum sehingga risiko banjir di kawasan hilir, khususnya Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan sekitarnya kembali meningkat saat musim hujan.
KDS mengungkapkan, normalisasi Sungai Citarum yang dilakukan BBWS Citarum pada 2010 serta program Citarum Harum sejak 2018 sempat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan genangan banjir di sejumlah wilayah.Namun, seiring bertambahnya sedimentasi, efektivitas sungai dalam menampung debit air kembali menurun.
“Karena itu kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi. Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh satu institusi atau satu daerah,” ujarnya.
Selain mendorong normalisasi Sungai Citarum, KDS juga menekankan pentingnya percepatan penanganan anak-anak sungai yang menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir di wilayah Bandung Raya.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini telah membentuk tim pentahelix di sembilan kecamatan rawan banjir guna mempercepat normalisasi saluran dan anak sungai melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai elemen lainnya.