JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bandung mengajukan status darurat sampah menyusul lonjakan volume sampah yang terjadi setelah libur panjang pekan lalu. Kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas berbagai program pengelolaan dan pemilahan sampah yang selama ini digulirkan pemerintah.
Pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar, menilai munculnya kembali persoalan darurat sampah menunjukkan bahwa sejumlah program yang telah dijalankan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah dari sumbernya.
Menurutnya, berbagai program pemilahan sampah yang selama ini diperkenalkan, seperti program pengelolaan sampah berbasis kewilayahan, bank sampah hingga program Gerakan Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman), hingga Gaslah masih menghadapi persoalan mendasar pada aspek implementasi dan pengawasan.
Baca Juga:Pemkab Bandung Akhirnya Angkut Kembali Tumpukan Sampah di Pasar BaleendahKDS Inisiasi Rakor Bandung Raya, Sedimentasi Citarum dan Krisis Sampah Jadi Sorotan
“Jika setelah berbagai program yang dijalankan Kota Bandung masih harus mengajukan status darurat sampah ketika terjadi lonjakan produksi sampah pasca-libur panjang, artinya ada persoalan yang belum terselesaikan. Program-program tersebut sejauh ini belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara masif dan berkelanjutan,” ujar Achmad kepada Jabarekspres, Rabu (3/6).
Ia menilai keberhasilan program pemilahan sampah tidak bisa hanya diukur dari jumlah sosialisasi atau banyaknya program yang diluncurkan pemerintah. Yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat benar-benar melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga dan bagaimana pemerintah memastikan sistem pengangkutan serta pengolahan mendukung proses tersebut.
“Sering kali masyarakat diminta memilah sampah dari rumah, tetapi ketika diangkut justru tercampur kembali. Kondisi seperti ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemilahan menjadi menurun,” katanya.
Achmad juga menyoroti masih dominannya pendekatan penanganan sampah yang berorientasi pada pengangkutan ke tempat pembuangan akhir dibandingkan upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Padahal, menurutnya, persoalan sampah tidak akan pernah selesai apabila volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat.
“Darurat sampah ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai setiap ada momen libur panjang atau perayaan besar, pemerintah kembali menghadapi situasi yang sama. Artinya sistem yang dibangun belum cukup kuat untuk mengantisipasi lonjakan produksi sampah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Achmad mendorong Pemkot Bandung untuk memperkuat pengawasan terhadap kewajiban pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, kawasan komersial, hingga pelaku usaha. Selain itu, diperlukan insentif maupun disinsentif yang jelas agar masyarakat memiliki motivasi untuk terlibat aktif dalam pengurangan sampah.