JABAR EKSPRES — Kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas bagi Pemerintah Kota Cimahi. Di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan daya beli masyarakat yang masih terbatas, upaya menekan angka kemiskinan menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dengan perubahan sistem pendataan sosial nasional yang kini makin ketat.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menyebut angka kemiskinan di daerahnya memang menunjukkan penurunan berdasarkan data internal Dinsos.
Namun, ia menegaskan bahwa penerapan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) membuat proses pendataan warga miskin kini tidak lagi bisa mengacu pada data lama yang bersifat sektoral.
Baca Juga:Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Wakil Wali Kota Cimahi Soroti Kemiskinan dan PengangguranHadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila, Pemkot Cimahi Tekankan Persatuan Jadi Kekuatan Utama Pembangunan
“DTSEN adalah data tunggal sosial ekonomi nasional dan ini berdasarkan Inpres 4 tahun 2022. Jadi, kalau berbicara sudah Inpres sekarang sekarang wajib satu data,” kata Totong saat diwawancarai Jabar Ekspres di kantornya, Selasa (2/6/26).
Menurut Totong, DTSEN disusun secara nasional dengan pembagian desil 1 hingga 10, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kota Cimahi. Data tersebut, kata dia, bersifat dinamis dan terus diperbarui mengikuti kondisi sosial ekonomi warga hingga 2025.
Ia merinci, kelompok yang masuk kategori miskin ekstrem berada pada desil 1 dan 2. Dari pemetaan terbaru, desil 1 di Cimahi mencapai sekitar 23.000 kepala keluarga, atau sekitar 70.000 jiwa.
“Sekarang itu yang terakhir, desil 1 dan 2 yang disebut miskin ekstrem. Desil 1 itu ada 23.000 KK. Kalau person-nya ada 70.000-an orang dan inilah yang menjadi fokus kami untuk melakukan intervensinya,” ungkap Totong.
Di sisi lain, pemerintah daerah disebut mulai mengarahkan intervensi yang lebih konkret. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, bahkan turun langsung dalam penanganan persoalan kemiskinan yang dinilai harus diselesaikan dari akar persoalannya.
“Bahkan Pak Wali juga turun, ‘Ayo kita menyelesai- menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu harusnya dari akar’,” kata dia seraya menirukan ucapan Wali Kota.
Totong menjelaskan, kemiskinan di Cimahi tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi semata, tetapi juga terbagi dalam dua dimensi utama, yakni struktural dan kultural. Faktor struktural dinilai lebih mudah ditangani karena berkaitan dengan akses pekerjaan dan pendapatan, sementara faktor kultural menyangkut pola hidup dan cara pandang terhadap kesejahteraan.