JABAR EKSPRES – Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 kembali menjadi momentum untuk meneguhkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi perdamaian dunia.
Namun di tengah semangat tersebut, sejumlah persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Di Kota Cimahi, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini juga menjadi ruang refleksi terhadap berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan, mulai dari pelayanan publik hingga persoalan kemiskinan.
Baca Juga:Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila, Pemkot Cimahi Tekankan Persatuan Jadi Kekuatan Utama PembangunanWali Kota Banjar Apresiasi RAPI, Garda Terdepan Komunikasi Kebencanaan
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menegaskan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di Kota Cimahi.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh merasa puas sebelum persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat benar-benar dapat diselesaikan.
“Bagi kita di Kota Cimahi, nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ungkapnya saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapang Apel Pemkot Cimahi, Senin (1/6/2026).
Adhitia mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah dituntut hadir secara nyata untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Menurut dia, implementasi nilai Pancasila harus terlihat melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, serta berkeadilan. Selain itu, semangat tersebut juga harus menjadi landasan dalam upaya menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Semangat yang sama juga harus menjadi landasan dalam upaya menanggulangi kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kota Cimahi berdasarkan data terbaru menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pemerintah menilai tantangan pengentasan kemiskinan masih belum selesai.
Baca Juga:
Menurut Totong, penerapan sistem pendataan terbaru melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi faktor penting dalam menentukan akurasi pemetaan warga miskin serta penyaluran bantuan sosial ke depan.
“Cimahi ini 2025 sampai sekarang itu dinamis, kan DTKS itu data tunggal sosial ekonomi, itu kan dinamis. Sekarang itu yang terakhir, desil 1 dan 2 yang disebut miskin ekstrem. Untuk desil 1 itu ada 23.000 KK. Kalau person-nya ada 70.000 orang dan inilah yang menjadi fokus kami untuk melakukan intervensinya,” ujarnya pada Jabar Ekspres.