JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat mendesak pemerintah daerah segera mempercepat mengisi jabatan definitif menyusul masih kosongnya puluhan posisi strategis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ratusan jabatan kepala sekolah.
Kekosongan jabatan yang berlangsung cukup lama itu dinilai mulai berdampak terhadap efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, hingga tata kelola pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
Diketahui, saat ini, lebih dari 70 jabatan struktural di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum terisi pejabat definitif dan sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), misalnya, terdapat tiga posisi kepala bidang yang hingga kini masih kosong.
Baca Juga:Pelajar Jadi Korban Begal di Tenjo Bogor, Satu Pelaku Babak Belur Diamuk WargaJNE Rayakan Idul Adha 1447 H dengan Semangat Berbagi dan Promo Spesial
Tak hanya di lingkungan OPD, sektor pendidikan juga menghadapi kondisi serupa. Sebanyak 315 posisi kepala sekolah hingga kini belum terisi definitif dan sementara dijalankan oleh guru senior maupun kepala sekolah dari sekolah terdekat melalui mekanisme rangkap jabatan.
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, menilai kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi serta menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan definitif diperlukan agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih optimal, terukur, dan memiliki kepastian kewenangan. Apalagi saat ini juga diperlukan penyesuaian terhadap SOTK baru serta penerbitan peraturan bupati terkait nomenklatur,” ujar Sandi, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, sejumlah langkah tindak lanjut atas persoalan tersebut telah ditempuh, mulai dari meminta data resmi kepada BKPSDM, melakukan pendalaman melalui rapat kerja, hingga memanggil sejumlah pihak terkait.
Karena itu, dalam waktu dekat, DPRD juga akan mendorong pelaksanaan rapat kerja khusus bersama BKPSDM dan perangkat daerah terkait guna meminta roadmap serta kepastian tahapan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Kami ingin ada target waktu yang jelas agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Jangan sampai pelayanan publik terganggu terlalu lama,” katanya.
Sandi menyebut dampak paling signifikan dari kekosongan jabatan tersebut dirasakan di sektor pendidikan. Banyaknya kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas dinilai membuat beban manajemen sekolah semakin berat.