JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merencanakan pemberlakuan jalan berbayar, yang wacananya akan diterapkan di semua lintasan jalan raya di bawah pengelolaan provinsi.
Walaupun wacana tersebut masih dalam pengkajian, namun ide jalan berbayar usulan Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, rencananya sebagai pengganti jika pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jabar dihapuskan.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, jika wacana KDM soal jalan berbayar dinilai akan sangat sulit untuk diterapkan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:60 Ribu Ekor Ayam Mati Terpanggang dalam Kebakaran Peternakan di Cariu BogorBangunan Langgar Garis Sempadan Jalan, Bupati Tasikmalaya: Bongkar Sendiri atau Kita Garuk Pakai Alat Berat!
“Secara teori mudah diucapkan tapi prakteknya susah,” katanya saat dihubungi Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (19/5/2026).
Diketahui, KDM meyakini apabila ide yang diusulkannya dapat direalisasikan, maka kebijakan jalan berbayar akan menumbuhkan konsep berkeadilan.
Djoko yang juga merupakan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menerangkan, jika ide yang diusulkan KDM soal jalan berbayar dinilai tidak relevan untuk konsep berkeadilan.
Pasalnya, wacana tersebut terlalu jauh untuk diterapkan di tengah kondisi jalan masih banyak yang rusak, transportasi publik yang kurang nyaman, jadwal bus sering tidak sesuai hingga kendaraan umum desa-kota yang belum banyak terintegrasi.
Melalui pantauan Jabar Ekspres, masyarakat pedesaan seperti di Kabupaten Sumedang berpotensi kesulitan jika sistem jalan berbayar diterapkan, tanpa pengecualian atau solusi transportasi alternatif karena bisa memberatkan warga pelosok.
Berbeda dengan kota besar yang punya banyak alternatif jalan, di Kabupaten Sumedang banyak kecamatan bergantung pada ruas jalur provinsi sebagai akses utama.
Beberapa Jalur Provinsi di Sumedang yang Jadi Akses Utama Warga * Bandung–Sumedang, * Sumedang–Cirebon, * kawasan Tanjungsari, * Jatinangor, * Wado, * Darmaraja, * Tomo.
Baca Juga:Hujan Deras Drainase Tersumbat, 50 Rumah dan 179 Jiwa di Cibinong TerdampakJateng Dinilai Paling Siap dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah
Diketahui, jalur provinsi di beberapa titik wilayah Kabupaten Sumedang itu, digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari seperti anak bersekolah, akses menuju lahan pertanian hingga aktivitas perekonomian.
“Nerapinnya gimana? Sepanjang jalan di Jawa Barat itu pemukiman, apa perlu bayar nanti?,” terang Djoko.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menjelaskan, dibanding mewacanakan konsep jalan berbayar, akan lebih ideal apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memaksimalkan layanan transportasi publik.