JABAR EKSPRES – Wali Kota Ngatiyana menegaskan penanganan banjir menjadi pekerjaan prioritas Pemerintah Kota Cimahi sebelum pembangunan infrastruktur lain dijalankan. Hal itu disampaikan saat membuka Entry Meeting Pengamanan Proyek Strategis Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tingkat Kecamatan Cimahi Utara, Rabu, 13 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Dalam forum itu, pemerintah daerah bersama unsur terkait membahas rencana pelaksanaan PPM di wilayah Cimahi Utara.
Usai kegiatan, Ngatiyana menjelaskan entry meeting dilakukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak mengenai pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Menurut dia, pemaparan materi diperlukan agar pelaksanaan program ke depan berjalan tertib serta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tujuannya agar dalam pelaksanaan tidak terjadi pelanggaran yang berarti. Program PPM ini memang didesain agar pembangunan berjalan cepat, efektif, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Ia menyebut PPM menjadi salah satu program strategis daerah yang masuk dalam prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2026. Pemerintah Kota Cimahi, kata dia, telah menetapkan 16 program strategis pembangunan yang seluruh prosesnya akan mendapat pengawasan dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Cimahi.
Menurut Ngatiyana, pengawasan dari aparat penegak hukum diperlukan agar setiap program berjalan sesuai perencanaan, terhindar dari penyimpangan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan agar setiap program berjalan baik, terhindar dari penyimpangan, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan,” tegas Ngatiyana.
Dalam kesempatan itu, Ngatiyana juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kota Cimahi. Ia meminta penanganan banjir ditempatkan sebagai prioritas utama sebelum pembangunan lain dijalankan.
“Kita ingin ada penyelesaian banjir. Jangan sampai terjadi lagi di wilayah tertentu. Setelah itu baru pembangunan lain dijalankan sesuai prioritas,” jelasnya.
Baca Juga:Polres Bogor Ungkap 113 Kasus Narkoba, Amankan 155 Tersangka Bandung Zoo Disorot, Danny Gunalen Dorong Pengelolaan Berbasis Konservasi dan Kesejahteraan Satwa
Selain banjir, Ngatiyana mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan melalui program PPM tidak bertabrakan dengan program reguler pemerintah daerah, terutama pada sektor drainase dan infrastruktur dasar lainnya.