JABAR EKSPRES – Cacatan utang pemerintah Indonesia hampir menembus 10 ribu triliun rupiah per 31 Maret 2026. Kendati begitu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim posisi utang pemerintah saat ini masih tergolong aman.
Bahkan, dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Purbaya menyatakan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih terkendali.
“(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” ujarnya, dikutip Selasa (12/5/2026).
Baca Juga:Soal Minyak Impor Rusia, Begini Kata Bahlil!Dari Jawa Tengah hingga 12 Provinsi Ini Berkolaborasi, Topang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah Indoensia mencapai Rp9.920,42 triliun atau 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Maret 2026.
Selain itu, Menkeu juga menilai bahwa pengelolaan utang Indonesia masih relatif lebih hati-hati jika dibandingkan dengan negara lain.
Salah satunya, kata dia, seperti posisi rasio utang negara sejawat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya Singapura sekitar 180 persen dan Malaysia 60 persen.
Dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, lanjut Purbaya, posisi utang Indonesia juga relatif lebih terkendali.
“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” tambahnya.
Sebagai catatan, Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan batas maksimal rasio utang adalah sebesar 60 persen.
Untuk saat ini, mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun per akhir Maret 2026, atau setara dengan 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Sedangkan komposisi lainnya berupa pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Baca Juga:Jakmania Hadang Rombongan Bobotoh Melintas di Cigombong Bogor, Bentrokan Sempat PecahTransaksi Kripto Indonesia Melambat Efek Tekanan Global?
Pemerintah menyatakan strategi pembiayaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan cost of fund yang efisien, risiko yang termitigasi, tata kelola yang baik, serta terjaganya indikator utang pada level yang aman.
Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pun dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan tetap memperhatikan dinamika pasar keuangan.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non utang Rp1,3 triliun.