Jabar Ekspres – Anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah mendesak agar Pemprov menghentikan “pesta” karnaval Milangka Tatar Sunda. Tapi langsung dibalas sejumlah wakil rakyat lain.
Desakan itu disampaikan Maulana langsung kepada Gubernur Dedi Mulyadi saat berada di Rapat Paripurna, Senin (11/5). Di sesi akhir rapat, politikus PKB itu melontarkan interupsi.
Aspirasi yang disampaikan salah satunya terkait acara Karnaval yang saat ini tengah digelar Pemprov secara berkelanjutan di Kota Kabupaten. Yaitu Karnaval dalam peringatan Hari Tatar Sunda.
Baca Juga:Prediksi Dampak El Nino Godzilla, 6 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Rawan Kekeringan EkstremTruk Tangki Air Tabrak 4 Kendaraan di Sentul Bogor, 1 Orang Tewas dan 1 Luka Berat
Menurutnya, Milangka Tatar Sunda itu ahistoris. Itu dilihat dari pedoman sejarah, dan keterbatasan referensi.
Karnaval itu juga dinilai inkonsistensi. Karena hanya menyinggung beberapa tempat atau daerah. “Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di Kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, ” katanya.
Politikus PKB itu juga menyinggung soal transparansi anggaran kegiatan. Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab secara transparan atas penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut.
“Estimasi anggaran mencapai *Rp2,7 miliar hanya untuk di Empat kabupaten kota saja. Bagaimana yang lain. Bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali, tapi di sisi lain diakui dalam perencanaan, ” singgungnya.
Maulana juga menyindir soal empati Pemprov. Pemerintah malah melaksanakan pesta di tengah kondisi masyarakat yang butuh perbaikan.
“Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis yang seharusnya. Seperti soal kemiskinan, pendidikan, hingga kesehatan, ” katanya.
Karena itu, Maulana mendesak agar kegiatan tersebut dihentikan. “Hentikan pesta itu. Perbaiki, kumpulkan ahlis sejarah Sunda, ” jelasnya.
Baca Juga:Viral Video Nyaris Bentrok Jakmania-Bobotoh di Parung, Polisi Ungkap PemicuKebijakan WFH ASN Bawa Efisiensi Energi 44 Persen di Kabupaten Bogor
Di sisi lain, desakan dari Maulana itu langsung mendapatkan pembelaan dari sejumlah wakil rakyat lain. Salah satunya Yod Mintaraga. Dalihnya adalah ketertiban sidang. Di mana saat itu agendanya adalah Rapat Paripurna dan terkait isu tersebut telah difasilitasi melalui RDP di Rapat Komisi V beberapa hari lalu. (son)