Tak Ada Ampun! Jeje Kejar Jaringan Calo hingga Akar

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban praktik p
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban praktik percaloan. Dok Jabar Ekspres/Suwitno
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan akan memburu praktik calo di wilayahnya hingga ke akar, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan orang dalam di lingkungan pemerintahan.

Langkah tegas ini bermula dari seorang ibu muda asal Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, yang kesulitan mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Ironisnya, dokumen yang sulit diurus secara mandiri justru bisa selesai cepat melalui jasa calo dengan tarif Rp160 ribu.

Jeje menegaskan praktik tersebut tidak mungkin berjalan tanpa adanya akses dari dalam sistem pelayanan. Karena itu, ia memastikan penelusuran akan dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga:Siswa SMP di Tasikmalaya Duel di Belakang Sekolah, Diduga Dipicu Laga Bola dan ProvokasiSerunya Ratusan Anak di Kecamatan Sukaraja Unjuk Bakat pada Gebyar Kreativitas

“Saya akan telusuri sampai ke dalam. Tidak mungkin calo bisa bergerak tanpa akses. Siapa pun yang terlibat akan kita bongkar,” tegasnya usai menemui korban di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bandung Barat, Rabu (29/4/2026).

Ia menilai praktik percaloan bukan sekadar pelanggaran, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang harus diberantas tanpa kompromi.

Jika terbukti ada keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat yang bermain di balik layar, Jeje memastikan sanksi berat akan dijatuhkan.

“Kalau ada ASN atau pejabat yang ikut bermain, tidak ada kompromi. Sanksinya jelas, bisa sampai pemecatan tidak hormat,” katanya.

Kasus yang dialami Siti Bariah (25) menjadi alarm serius bagi Pemkab Bandung Barat untuk membenahi sistem pelayanan yang dinilai masih menyisakan celah praktik ilegal.

Jeje memastikan investigasi akan dilakukan hingga tuntas sebelum dilakukan evaluasi dan perombakan sistem pelayanan publik.

“Ini harus dibongkar sampai jelas di mana celahnya. Setelah itu kita perbaiki total. Pelayanan publik tidak boleh kalah oleh calo,” tandasnya. (Wit)

0 Komentar